Aksi Baku Tembak, Bukti Masalah Papua Tidak Bisa Ganti dengan Pembangunan

Inspirasi/ Human Right in Nduga

Desain Pembangunan Ala Jokowi di Papua merupakan hasil perhimpunan proses penyusunan kerangka pembangunan di pegunungan tengah Papua. Langkah ini melanjutkan kebijakan Presiden SBY yang menerbitkan Kepres No. 40 Tahun 2013 yang menjadi dasar keterlibatan TNI dalam pembangunan Jalan Trans Papua yang sebelumnya bernama Jalan Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.

Pembangunan yang di rencanakan dalam pelaksanaan melalui PUPR ini, merupakan grand desain yang mampu mengubah Papua dari daerah yang terisolasi, menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di Pegunungan Tengah serta mampu menghubungkan trans Papua antar Kabupaten.

Meskipun dengan demikian, Grand desain pembangunan ala Jokowi ini belakangan menjadi persoalan utama dan pertama di Indonesia. Salah satunya 4 orang tewas di Puncak Jaya karena membongkar daerah keramat. Kemudian ada beberapa kasus serangan di wilayah Trans Papua.

Pada akhirnya, 3 Desember 2018 terjadi serangan di Ndugama yang mengakibatkan 31 orang tewas. Kasus serangan bersenjata ini juga merupakan gagal dalam desain pembangunan ala Jokowi di Papua.

Pembangunan ala Jokowi Gagal integrasi dan solidaritas dalam pembangunan daerah dan tidak mendidik masyarakat didaerah pembangunan trans Papua, sebab Pembangunan di kerjakan oleh TNI dan oknum Militer di Papua.

Dalam membangun trans Papua di pengunungan tengah telah mengalami gagal berpikir dalam mendesain pembangunan berbasis mendidik dan mengangkat masyarakat, hal ini di tandai dengan beberapa hal demikian ini:

Pendekatan Antropologi di Wilayah Pembangunan

Pembangunan Papua merupakan suatu indikasi pendekatan antropologi di Papua. Hal ini juga biasanya disampaikan oleh guru dan Polisi perintis di Tanah Papua. Pada tahun 1969 hingga 1999 Indonesia dengan personilnya guru, pendeta, pastor dan militer telah menduduki Papua untuk membangun Papua.

Guru, pastor, pendeta dan polisi bertugas di Papua pada sekitaran tahun itu telah berhasil menduduki dan membangun berdasarkan pendekatan antropologi. Hal ini mereka mendekatkan diri dengan masyarakat sekitarnya bahwakan menjadikan keluarga sendiri.

Pendekataan antropologi ini di tuturkan juga oleh beberapa perintis pembangunan pendidikan, ekonomi, kesehatan dan infrastruktur. Terkait dengan ini Pastor Amandus Pahik juga pernah sampaikan bahwa pembangunan harus wajib membaca situasi dan kondisi masyarakat di Daerah Papua.

Dalam hal ini, pembangunan infrastruktur di wilayah Papua juga mampu mempunyai tujuan dan harapan yang di capai. Dengan itu pencapaian pembangunan yang di harapkan bisa berjalan dengan kondusif. Namun, dalam pembangunan infrastruktur di Wilayah Papua telah melewati sistem analisis pembangunan yang di bangun berdasarkan program pembangunan pusat tanpa memperhatikan pola hidup di Papua.

Program Trans Papua yang di canangkan oleh Presiden Jokowi adalah program yang tidak bertepatan dengan keinginan Orang Papua. Program Trans Papua adalah program paksaaan intansi tertentu yang di praktekan di Papua. Sehingga Trans Papua itu program yang mementingkan elit tertentu.

Maka belum ada program-program yang mampu membangun Papua dari Kebodohan, kemiskinan, kesehatan, dan aspek kehidupan yang lain. Bahwa pembangunan Trans Papua tidak mungkin membangun dan memberdayakan Papua. Sehingga belum ada grand desain terkait dengan pembangunan yang beradab menuju keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pembangunan Infrastruktur Bukan solusi Persoalan Papua

Pandangan Jokowi yang idealis dengan desain pembangunan mengganggap membangun Papua  merupakan utama dan pertama, khususnya dalam membangun pertumbuhan ekonomi di Papua ialah pandangan yang menyamakan proses pembangunan infrastruktur Papua dengan Provinsi lain di Papua.

Membangun Papua menyamakan dengan Provinsi lain di Indonesia merupakan seri pembangunan yang gagal pikir dan tidak bertarafkan keperluan serta bertentangan dengan pola pikir masyarakat Papua pada umumnya.

Hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus yang terjadi di Papua. Kasus Penyerangan OPM-TPN terhadap Pekerja Proyek TNI di Paniai, Puncak Jaya, Nduga,Yahukimo dan lainya. Pendekatan pembangunan yang di desain sangat tidak tepat. Pada hakikatnya desain program pembangunan infrastruktur Universitas Gajah Madah di Yogyakarta sebagai proyek investor.  Karena desain pembangunan di Papua bertolak pada bisnis pihak tertentu.

Selain itu, orang Non-Papua atau TNI POLRI masih mengejar OPM-TPN di Nduga dan di daerah lain adalah bentuk legitimasi orang Papua adalah pembuat makar, kriminal, kelompok bersenjata dan lainya.

Anggapan meraka terhadap orang Papua itulah, anggapan yang, bahkan masalah ini tidak pernah akan selesai sebab stigmasi yang mendalam terhadap orang Papua. Maka Pendekatan TNI dan Polri menumbuhkan benih perlawanan, dan hal ini akan terus tidak akan habisnya

Dengan demikian, dilain sisi Trans Papua yang di kabarkan akan mengelilingi Pulau Papua ada bentuk turunan dari undang undang otonomi khusus dan Infrastruktur yang di kabarkan itu, hanya beberapa yang di laksanakan pembangunannya. Seperti yang di bangunan dari wamena ke Ndugama.

Tetapi pembangunan yang dilaksnakan di Papua bertentangan dan tidak menyelesaikan persoalan Papua. Dalam sesi Dialog TV One juga Letjen Purn. J. Suryo Prabowo menyampaikan bahwa pendekatan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia pada masa kini sangat salah. Dan dalam dialog tersebut dia menyampaikan bahwa penyelesaian persolan Papua yang mengirim ribuaan bahkan jutaan TNI dan Polri bentuk menanam benih perlawanan.

 

Maka, dengan demikian penyelesaian persoalan Papua adalah sangat simpel dan tidak memakan waktu, biaya dan tempat, pertama; hanya pendekatan kekeluargaan, dengan artian kita adalah mereka dan mereka adalah kita. Mendidik mereka dengan megangkat dari taraf hidup. Kedua; Menarik pengiriman militer, dan operasi militer di Papua. Ketiga memberikan dan mengangkat Hak-hak mereka. Keempat memberikan ruang bagi orang asli Papua untuk bersaing. Kelima menyelesaikan kasus pembunuhan pada tahun sebelumnya, dan memberikan hak menentukan nasib sendiri melalui referendum agar meninjau berapa banyak yang masih mempertahankan Indonesia di Papua dan berapa banyak yang ingin memisahkan diri dari Indonesia.

 

Penyelesaian masalah Penembakan di Papua

Penembakan dan perlawanan selalu ada dan tidak pernah berhenti mulai sejak tahun 1963 ketika integrasi atau aneksasi paksaan Papua ke dalam Indonesia. Dengan aneksasi paksaan adalah sebuah inti dari semua persoalan. Indonesia membentuk misi operasi militer di Papua mulai sejak Operasi Trikora adalah bentuk penyerangan dan perang antara Papua dengan Indonesia.

Masalah penembakan bukan mulai pada saat ini, penembakan ini mucul ketika operasi operasi militer yang dikerakan ke Papua oleh Sukarno. Operasi ini menumbuhkan nyali dari pada orang Papua untuk selalu melawan kebiadaban Indonesia terhadap Orang Papua.

Perang besar-besaran yang di lakukan antara masyarakat dan TNI di Papua dari  tahun 1963 hingga 1969 adalah sebuah bukti sejarah yang menjelaskan Indonesia paling kejam dan sangat tidak memiliki etika kemanusiaan dalam berperang.

Perang dan operasi antara TNI terhadap Masyarakat di Papua terjadi  hingga kini. Melalui berbagai cara dan mekanisme seperti, prostitusi, pembunuhan, peracunan, penyebaran virus, penangkapandan pendekatan militer lainya untuk membunuh rakyat Papua yang katanya di integrasi dalam Indonesia.

Cara-cara pemusnahan seperti demikian, mulai dari tahun 1963 itu merupakan inti masalah atau inti persoalan yang terjadi di Papua. Praktek seperti ini di jalankan di Papua hingga detik ini mengirim ribuan bahkan jutaan personil di Papua, tanpa menggali persoalan inti.

Praktek pemusnahan terjadi di Papua dimana-mana namun anehnya pembangunan terus di lakukan oleh Jokowi di Papua. Pertanyaan apakah pembangunan bisa di gantikan dengan nyawa manusia enta itu nyawa pekerja dan masyarakat? Tentunya pembangunan tidak sama  dengan nyawa manusia.

Oleh karena itu, dalam menyelesaikan persoalan penembakan di Papua tidak harus mengejar pelaku penembakan TNI dan masyarakat di Papua. Tetapi bagaimana memandamkan api perjuangan dari OPM-TPN itu bahwa memberikan kesempatan kepada Orang Papua untuk Referendum atau mengulangi penentuan pendapat rakyat di Seluruh Papua. Agar menguji berapa banyakkah orang Papua yang masih mempertahankan Indonesia dan Papua.