BREAKING

TULISAN TERBARU

Jumat, 16 Agustus 2019

Hitam Kulit, Keriting Rambut, Aku Bodok

Oleh: Moses Douw

Tulisan ini berkomitmen untuk membongkar ketidakpahaman birokrat orang asli Papua dalam memproteksi persoalan-persoalan yang mudah di selesaikan namun hingga kini tak bisa di selesaikan persoalan itu dijadikan sebagai komoditas kepentingan atau juga ketidaktahuan dan ketidakpahaman.

Dalam penyelenggaraan birokrasi tentu merupakan sistem yang berkaitan dengan negeri dan swasta. Pelayanan masyarakat dari negeri dan swasta bertujuan untuk hasi pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat dengan baik atau disebut penyeenggaraan pemerintahaan yang baik.

Berkaitan dengan birokrasi swasta dan negeri, pada umumnya orang asli Papua sangat memilih birokrasi pemerintahan dibandingkan swasta. Namun, sejak berlakunya undang-undang otonomi khusus Bagi Papua, orang Papua harus mampu menduduki organisasi penting dalam provinsi Papua.

Otonomi khusus bagi Orang Papua atau kontrak pemerintah Indonesia atas tanah Papua adalah bentuk desentralisasi Poilitik dan pemerintahan untuk menjalankan roda birokrasi selama waktu tertentu. Dengan demikian, undang undang otsus menjamin dan mengikat seluruh aspek di tanah Papua.

Menurut: Dowo Palito, Otonomi khusus dan desentraisasi pemerintahan merupakan pelimpahan wewenang Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar mengurus pemerintahannya sendiri, kepada daerah ‘tertentu’ untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut.

Berdasarkan hadirnya otonomi khusus Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Adat Papua dan Pemerintah adalah kesatuan yang tak bisa dikatakan sebagai simbolis daerah untuk menjalankan roda pemerintahan tetapi wadah pelayanan masyarakat, penyalur aspirasi masyarakat dan melindungi masyarakat selama masa berlakunya otonomi khusus, atau selama kontrak tanah Papua dengan Otonomi Khusus.

Dewan adat Papua (DAP), Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Pemerintahan Daerah Papua adalah orang Papua dan Kulit Hitam. Pemerintah daerah Papua diawasi oleh Dewan Adat Papua dan MRP sebagai nakoda undang Undang otsus Bagi Papua mewakili hak dan kewajiban masyarakat Papua.

Pemerintah daerah, Dewan Adat Papua (DAP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) menjalankan roda Birokrasi swasta dan pemerintahan Negara Republik Indonesia dalam kurung waktu tertentu. Beberapa organisasi diatas ini digerakkan oleh orang Papua khususnya birokratnya. Mengapa birokrat? Sebab, birokrat selalu duduk tenang pada posisi yang tenang dan basah.

Birokrat swasta dan Pemerintah, sejak berlakunya otonomi khusus di Papua sangat minim antisipasi antisipasi, pelayanan, perlindungan dan pemanfaatan alam Papua dan orang asli Papua. Sangat minim mungkin diakibatkan Karena tidak tahu, tidak Paham (Bodok) dan memiliki kepentingan politik ekonomi dengan Negara Indonesia?

Pimpinan Pemerintahan provinsi dan daerah tidak mengangkat dan memanusiakan manusia Papua. Hal ini dibuktikan dengan penempatan Jabatan, Pemberian Izin Kerja, Kontraktor di kasih non-Papua dan Nepotisme

Kemudian, Dewan Adat Papua (DAP) dan Majelis Rakat Papua (MRP) masih minim membatasi, meminimalisir dan usaha-usaha untuk memproteksi persoalan-persoalan lingkup masarakat adat atau masyarakat pribumi sebagai hak mendapatkan ruang hidup. Misalnya, MRP dan DAP masih belum mampu mengawasi dan mengayomi KPU dalam proses Demokrasi Calon Bupati/Wakil Bupati, Legislatif, Kepala Desa untuk Orang Asli Papua, Namun sebaiknya Non Papua kuasai Jabatan abatan tersebut. Dan Persoalan yang lainya.

Selain itu, konflik Nduga yang berkepanjangan Hingga menjelang 1 Tahun ini merupakan contoh konkrit bagi pengiat HAM bahwa adanya MRP, DAP dan Pemerintah daerah Papua tak mampu selesaikan Persoalan, bahkan belum ada upaya-upaya penelesaian konflik di Ndugama Papua.

Pemerintah Provinsi, Kabupaten, DAP dan MRP di Papua Tidak mengetahui, Tidak Paham dan tidak Jelih Terhadap Persoalan yang ada. Belum membuat peraturan dan belum juga menegakkan peraturan perundang-undangan. Bahkan tidak mengerti jabatan yang mereka kerja.

Ketika, MRP, DAP dan Pemerintah daerah atau jabatan penting di duduki oleh Orang Papua yang kulitnya Hitam, Rambut Keriting ini mengapa buta, tuli dan tidak mengerti terhadap persoalan yang terjadi ini? Bahkan tidak tahu (bodok dengan persoalan, bodok dengan HAM, Bodok dengan Pemerintahan, dan Bodok mengangkat aspirasi masyarakat Papua).

Persoalan seperti ini tidak mungkin di selesaikan dengan ketidaktauhan dan ketidakpahman kita sebagai birokrat yang hanya memanfaatkan manisnya. Meskipun Hitam Kulit, Keriting Rambut di Tindas. Kami penikmat manisnya dan bodok (tidak tahu) melihat persoalan yang terjadi.

Oleh karena itu, kulit hitam, keriting rambut, MRP, DAP dan Pemerintah daerah Papua  tanpa perasaan yang menimbukan buta, tidak tahun,  Bodok terhadap persoaan ang teradi di Tanah Papua.

Tulisan ini adalah Doa Seorang mama dalam ujud deposi singkat di hutan belantara Nduga Papua, tengah pengejaran yang dilakukan oleh TNI selama setahun. Mengapa kami di ciptakan Tanpa Mata untuk Melihat rakyat pengunsi di Nduga, tanpa Mulut untuk angkat persoalan pengunsi dan Otak untuk mengakhiri persoalan yang terjadi (BODOK).


Penulis adalah Pemuda Hitam Kulit, Keriting Rambut, Aku Bodok

Minggu, 28 Juli 2019

Pemekaran Daerah dan Kelas Menengah (Baru) Papua


I Ngurah Suryawan
Staf Pendidik/Dosen Jurusan Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) Manokwari, Papua Barat

Pendahuluan
Pada sebuah kesempatan mengunjungi Kota Sorong akhir Januari 2014,saya menyaksikan dan menangkap kesan yang sangat gamblang bagaimanawacana pemekaran menjadi pembicaraan yang sangat menggairahkan. Paling tidak itu yang saya saksikan di ruang depan dua hotel yang cukup besardi Kota Sorong. Para elit-elit lokal dengan berpakaian rapi dan bersepatu kulit sejak dari sarapan hingga melewati makan siang hari begitu asyik berdiskusi menghabiskan waktu mereka ditemani rokok dan sirih pinang. Saya perhatikan dan mendengarkan beberapa bagian pembicaraanya seputar persoalan pemekaran daerah di kawasan kepala burung Papua.

Saya merasakan pergunjingan dan gosip politik yang tidak jelas ujungpangkalnya tentang pemekaran daerah menjadi candu yang menggiurkan sekaligus memabokkan, khususnya bagi para elit local dan secara pelan namun pasti hingga ke masyarakat akar rumput. Berita media-media massapun membahas tentang pro dan kontra seputar wacana pemekaran daerah yang terus-menerus terjadi tanpa henti. Wacana pemekaran telah menjadi konsumsi publik dan menjadi penegasan bahwa perbincangan tentang politik menjadi hal yang dominan tentang Papua melebihi hal yang lain.

Beberapa bagian masyarakat dan elit local terus memperjuangkan pemekaran, sebagian elemen masyarakat lainnya justru menolaknya dengan berbagai alasan. Mulai dari membuka peluang migrasi para pendatang, ketersingkiran orang asli Papua di tanahnya sendiri, hingga korupsi ekonomi dan politik yang melibatkan para elit lokal Papua dan beberapa elemen masyarakat yang menjadi kolusinya. Cita-cita luhur pemekaran untuk mensejahterakan masyarakat seakan pelan namun pasti menjadi jauh dari harapan. Kesejahteraan rakyat telah dirampas oleh sebagian kelompok masyarakat dalam komunitas mereka sendiri. Intinya terjadi keterpecahan yang akut di tengah masyarakat antara yang berapi-api memperjuangkan pemekaran dan menolaknya karena akhirnya menjadi candu yang melumpuhkan.

Namun, rasionalitas pemekaran selalu mengedepankan persoalan ekonomi dan kesejahteraan selain alasan-alasan yang lainnya. Bagaimana dengan argumentasi kebudayaan ketika pemekaran diakui atau tidak menggunakan basis argumentasi etnik sebagai sebuah DOB (Daerah Operasional Baru)? Apakah pemekaran daerah pararel dengan kesamaan etnik dan wilayah-wilayah budaya di Tanah Papua ini? Apa implikasi jika fenomena ini terjadi di Tanah Papua ditengah interkoneksi global yang menuntut orang Papua selalu berkoneksi dengan dunia luar, bukan hanya komunitasnya sendiri.

Wilayah Budaya atau Wilayah Pemekaran?
Wilayah Provinsi Papua Barat dalam pembagian 7 wilayah adat di Papua termasuk dalam wilayah budaya III Domberai (Papua Barat Laut) dan wilayah budaya IV Bomberai (Papua Barat). Wilayah budaya III Domberai terdiri dari 52 suku dan terletak di Papua Barat Laut sekitar Sorong Manokwari, meliputi: Manokwari, Bintuni, Babo, Wondama, Wasi, Sorong, Raja Ampat, Teminabuan, Inawatan, Ayamaru, Aifat, dan Aitinyo. Sementara wilayah budaya IV terletak di Papua Barat terdiri dari 19 suku terletak di wilayah Fakfak, Mimika dan sekitarnya yang meliputi: Fakfak, Kaimana, Kokonao, Mimika.

Pembagian wilayah budaya yang sering dikenal ini menurut Flassy (1995:11) merupakan salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi kesukaran yang ditemukan dalam kekayaan diversitas budaya yang ada di Tanah Papua. Oleh sebab itulah dicari pemecahannya dengan jalan merduksinya ke dalam jumlah-jumlah yang lebih kecil melalui konsep “wilayah budaya”. Pengertian dari konsep ini adalah menyatukan sejumlah komunitas yang terdapat di seluruh daerah meskipun masing-masing relative masih memperlihatkan perbedaan yang bervariasi.

Reduksi budaya melalui pembagian wilayah budaya kini memantik kompleksitas persoalan seiring dengan perjalanan Papua menjadi wilayah yang terus berkembang dan mengalami transformasi social-budaya yang tak terhindarkan. Salah satu persoalan yang berada di depan mata adalah gairah pemekaran daerah yang tak terbendung di Papua yang menyeret persoalan sentimen kekerabatan (suku) dan juga etnik. Usulan DOB dikhawatirkan berimplikasi fragmentasi (keterpecahan) pada masyarakat Papua sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Oleh sebab itulah menjadi patut dipertanyakan kembali reduksi budaya dalam 7 wilayah budaya di Tanah Papua apakah masih relevan untuk menjelaskan dinamika pemekaran daerah dan relasi-relasi sosial yang semakin kompleks ketika Tanah Papua sudah terinterkoneksi dengan dunia global.

Jika menelisik ke belakang, sejarah pemekaran di Tanah Papua berawal dari terpecahnya Provinsi Irian Jaya menjadi Irian Jaya Barat (kini bernama Provinsi Papua dan Papua Barat). Berdirinya provinsi baru yang nama sebelumnya adalah Irian Jaya Barat berawal dari dialog antara tokoh-tokoh masyarakat Irian Jaya Barat dengan pemerintah Indonesia pada 16 September 2002. Para tokoh-tokoh masyarakat Papua ini menyampaikan agar Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dan Menteri Dalam Negeri segera mengaktifkan kembali Provinsi Irian Jaya Barat yang sudah ditetapkan pad 12 Oktober 1999. Provinsi Irian Jaya Barat didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 45/1999 dan dipercepat dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2003. Peresmian Kantor Gubernur Irian Jaya Barat dilakukan oleh Pejabat Gubernur Abraham Oktavianus Ataruri yang berlangsung pada 6 Februari 2003.

Terbentuknya kabupaten baru di Provinsi Papua Barat seperti Kaimana,Teluk Wondama, Sorong Selatan, Maybrat, dan dua yang terbaru yaitu Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak menggambarkan begitu bergairahnya keberlangsungan pemekaran daerah di wilayah Provinsi Papua Barat. Di tengah diversitas budaya yang tinggi di wilayah vogelkop (kepala burung) ini, selalu muncul keinginan untuk memecah wilayah kembali dalam bentuk kabupaten-kabupaten baru. Demam pemekaran sangat jelas terlihat dari keinginan beberapa elemen rakyat Papua untuk memekarkan daerahnya menjadi 33 DOB, 10 DOB adalah hasil pemekaran di Provinsi Papua Barat. Hal ini sangat mencengangkan sekaligus mengundang keprihatinkan akan proses dan dampak yang akan terjadi di kemudian hari.
Terbentuknya Kelas Menengah (Baru) Papua Lalu apa hubungan pemekaran dengan terbentuknya para elit baru Papua yang merupakan bagian dari kelas menengah (baru) Papua ini?

Terbentuknya kelompok elit Papua sebagai kelas menengah baru tidak bisa dilepaskan dari kehadiran beragam bentuk struktur-struktur ataupun sistem-sistem yang pada intinya bertujuan untuk mengkoloni (baca: menjajah) Tanah Papua. Beragam struktur dan sistem tersebut lambat laun menciptakan kelompok masyarakat yang sangat dekat dan mempunyai akses yang mudah kepada kelompok-kelompok kekuasaan maupun akses kepada moda ekonomi baru (kuasa investasi global).

Selain itu, struktur pemerintahan, birokrasi, pendidikan, dan kelompok swasta lainnya merupakan sistem yang menciptakan kelompok-kelompok kelas menengah baru dalam masyarakat. Kelompok-kelompok inilah yang berada pada struktur masyarakat kelas atas yang mempunyai kekuatan modal untuk berkongsi dengan negara (baca: pemerintahan dan apatururnya) dan membentuk jaringan kapital dan kekuasaan.

Dalam konteks yang terjadi di Tanah Papua, bertumbuh kembangnyastruktur kekuasaan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia hingga kini terasa kuat mencengkram kebebasan masyarakat dalam berekspresi, sekaligus mempengaruhi pola berpikir masyarakat. Masyarakat Papua sebagai pelaku sosial sangat terpengaruh dengan rangkaian sistem-sistem dan struktur dari  pemerintahan, bahkan berusaha memanfaatkan peluang-peluang yang disediakan oleh sistem dan struktur tersebut untuk mengambil keuntungan pribadi atau kelompok etniknya. Dalam konteks inilah memahami kelahiran kelompok elit dalam kelas menengah baru di Papua tidak cukup hanya melihat sistem dan struktur yang membentuknya, atau peranan dari agen-agen dalam masyarakat saja.

Argumentasi lainnya melihat bahwa terjadi dialektika antara pelaku dan sistem. Struktur-struktur sosial hanya bisa diciptakan, dilanggengkan, dan diubah oleh pelaku-pelaku sosial; sebaliknya, pelaku sosial kendati dikatakan bebas, dikondisikan oleh struktur-struktur tersebut. Nah, dalam konteks itu, bagaimana memahami lahirnya kelompok elit sebagai kelas menengah baru di Papua yang terjadi marak belakangan ini? Mereka inilah kelompok kelas menengah yang menghabiskan waktunya dengan “berkoordinasi” berminggu-minggu di Jakarta atau menanam investasinya di beberapa perumaham mewah di Pulau Jawa. Struktur dan sistem apa yang membentuk mereka? Bagaimana memahami para kelompok kelas menengah baru Papua ini?

Habitus Kelas Menengah
Kehadiran kelompok masyarakat elit kelas menengah baru di Papua tidak terlepas dari relasi (hubungan) yang tercipta antara pelaku (manusia sendiri) dengan lingkungannya yang berlangsung lama dan berubah-ubah. Dari proses hubungan itulah tercipta struktur subjektif yang yang terbentuk dari pengalaman individu berhubungan dengan individu lain dalam jaringan struktur objektif (struktur/sistem) yang ada dalam ruang sosial” (Takwin dalam Harker, et al, 2005: xvii). Pierre Bourdieu (1930-2002) adalah sosiolog Prancis yang memperkenalkan konsep habitus untuk menjebatani perdebatan tentang analisis struktur dan agensi dalam memahami fenomena sosial yang terjadi di tengan masyarakat.

Kebaruan pemikiran Bourideu diungkapkan Haryatmoko (2003: 8-9) dalam tiga poin penting. Pertama, penggunaan konsep habitus dianggap berhasil mengatasi masalah dikotomi individu-masyarakat, agen-struktur sosial, kebebasan-determinisme. Kedua, Bourdieu mencoba membongkar mekanisme dan strategi dominasi. Dominasi tidak lagi diamati melulu dari akibat-akibat luar, tetapi juga akibat yang dibatinkan (habitus).

Dengan menyingkap mekanisme tersebut kepada para pelaku sosial, sosiologi memberi argumen yang dapat menggerakkan tindakan politik. Perubahan politik dan sosial lalu bisa dipahami sebagai bertemunya upaya dari diri dan tindakan kolektif. Deskripsi hubungan-hubungan sosial tidak berhenti pada penilaian ilmiah, tetapi menjadi instrument pembebasan bagi mereka yang didominasi. Sosiologi memiliki panggilan politik, artinya sosiologi menghasilkan analisis yang menunjukkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan sehignga dimungkinkan untuk mengkritik situasi tersebut. Maka sosiologinya sering disebut sosiologi kritis karena kritis terhadap budaya, terhadap sistem sekolah, dan pada dasarnya sangat kritis terhadap demokrasi liberal dengan mitos-mitosnya. Ketiga, Bourdieu menjelaskan logika praksis pelaku-pelaku sosial dalam lingkup sosial yang tidak setara dan konfliktual. Logika ini mengatasi model marxis yang hanya berhenti pada penjelasan masyarakat yang dipermiskin menjadi infrastruktur ekonomi. Bourdieu membangun pandangan tentang lingkup sosial yang berdimensi jamak, yang dibentuk dari beragam ranah otonom, yang mendefinisikan model-model khas dominasi (budaya, politik, gender, seni, dan tidak hanya ekonomi).

Habitus bisa dikatakan sebagai ketidaksadaran kultural, yakni pengaruh sejarah yang secara tak sadar dianggap alamiah. Habitus adalah produk sejarah yang terbentuk setelah manusia lahir dan berinteraksi dengan masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu. Jelas habitus bukan kodrat, bukan bawaan alamiah yang melengkapi manusia, baik secara psikologis maupun biologis. Habitus merupakan hasil pembelajaran lewat pengasuhan, aktivitas bermain, dan juga pendidikan masyarakat dalam arti luas. Pembelajaran itu terjadi secara halus, tak disadari dan tampil sebagai hal wajar, sehingga seolah-olah sesuatu yang alamiah, seakan-akan terberi oleh alam atau “sudah ada dari sananya” (Takwin dalam Harker, et al, 2005: xviii-xix).

Habitus adalah kerangka penafsiran untuk memahami dan menilai realitas sekaligus penghasil praktik-praktik kehidupan yang sesuai dengan struktur-struktur objektif. Kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan. Habitus menjadi dasar kepribadian individu. Pembentukan dan berfungsinya habitus seperti lingkaran yang tidak diketahui ujung pangkalnya: di satu sisi, sangat memperhitungkan hasil dari keteraturan perilaku dan di lain sisi modalitas praktiknya mengandalkan pada improvisasi, dan bukan pada kepatuhan pada aturan-aturan (Haryatmoko, 2003: 10).
Salah satu yang membentuk habitus elit Papua adalah “panggung-panggung” yang disediakan oleh negara yaitu dalam bentuk introduksi (birokrasi) pemerintahan yang membentuk kelas menengah Papua yang terdiri dari para pejabat dan barisan aparat birokrasi pemerintahan. Introduksi agama-agama samawi yang masuk ke Papua juga menghasilkan para elit agama dengan tujuan “memberadabkan” bangsa Papua.

Para elit birokrasi juga (seolah-olah) mempunyai tujuan untuk melayani rakyat Papua dalam menjalankan pembangunan dan untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Belum lagi masuknya investasi dalam bentuk perusahaan-perusahaan multinasionasional dalam wujud perusahaan-perusahaan yang merambah kampung-kampung dan mengeruk kekayaan alam di Tanah Papua. Di tengah struktur-struktur sosial itulah terbentuk para elit Papua yang menikmati keuntungan struktur agama, ekonomi, dan politik tersebut. Mereka membentuk dirinya “lepas” dari akar rakyat Papua kebanyakan dan menjadi kelompok masyarakat kelas menengah yang selalu dipertanyakan komitmennya bagi gerakan perubahan sosial di Tanah Papua.

Salah satu habitus yang merubah dan juga merumitkan secara drastic kebudayaan dan identitas bangsa Papua adalah hadirnya pembangunan dengan mimpi kemajuaan dan (sekali lagi) memberadabkan rakyat Papua. Namun situasi yang terjadi justru sebaliknya. Mengutip Walter Benjamin (1892-1940) yang mengkritik pendangan masyarakat modern bahwa kemajuan dan peradaban modern itu menjanjikan kebahagian masa depan. Dalam konteks Papua, ideologi dan kebijakan pembangunan di atas kertas menjanjikan masa depan yang wah. Tetapi dalam kenyataannya di lapangan, ia berubah wajah menjadi ideology yang membenarkan perampasan tanah, pengusiran warga masyarakat, “peternakan” OPM (Organisasi Papua Merdeka), pembunuhan, penghancuran identitas dan masa depan bangsa Papua.

Benjamin pesimis terhadap kebudayaan modern yang memacu manusia untuk mengejar pengusaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan penemuan-penemuan baru di segala bidang kehidupan manusia untuk mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan. Karena bagi Benjamin, usaha menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi ini hanya mitos dan janji utopis masa depan yang tidak seluruhnya benar. Karena obsesi terhadap kemajuan tidak saja merusak hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan sosial, tetapi juga mengatur kehidupan manusia itu sendiri. Lebih tragis lagi pengejaran terhadap kemajuan itu membawa kehancuran dan pemusnahan bagi pihak lain dan bagi kemanusiaan itu sendiri (Giay, 2006:22).

Refleksi
Di tengah demam pemekaran ini, apakah rakyat Papua bisa mengembangkan identitas-identitas budayanya yang lebih inklusif? Fenomena pemekaran secara gamblang memaparkan bagaimana lokalitas kekuasaan begitu nyata terjadi. Pembagian wilayah-wilayah berdasarkan alasan etnik bahkan kekerabatan tidak terhindarkan. Nah, di tengah situasi pemekaran seperti ini, apakah pemakaran daerah memungkinkan bagi orang Papua untuk mengembangkan identitas-identitas baru yang lebih inklusif bukan ekslusif berbasis etnik atau bahkan marga tertentu.

Memikirkan untuk mengembalikan Papua ke titik asli budaya-budaya etnik di tengah interkoneksi global akan “mengkolonisasi” Papua menjadi wilayah eksotik, steril, dan tanpa sejarah. Padahal budaya Papua seharusnya dinamik dan menyejarah dan tidak terisolasi dari perkembangan dunia. Tapi, apakah pemekaran memungkinkan untuk lahirnya apresiasi terhadap pembahruan-pembaharuan kebudayaan yang melampaui etnik-etnik? Itulah letak persoalan dan tantangannya.

Pemekaran daerah adalah ruang dimana terjadi friksi (persentuhan) antara kebudayaan etnik dan introduksi kebudayaan luar. Dalam merespon friksi inilah orang Papua ditantang untuk berpikir dan mengembangkan pemikirannya untuk melahirkan kreatifitas-kreatifitas baru yang memungkinkan rakyat Papua memperoleh akses, ruang, dan ekspresi guna selalu memperbaharui identitas dan kebudayaannya. Tantangan pemekaran daearah adalah melawan pemikiran untuk mengembalikan identitas dan kebudayaan Papua ke titik asali tempo dulu. Ruang-ruang interkoneksi yang terjadi pada pemekaran inilah sebenarnya kesempatan rakyat Papua untuk memikirkan identitas dan kebudayaannya yang baru, yang akan terus bergerak dinamis, menyejarah.

Pemekaran daerah juga menjadi salah satu struktur social yang menciptakan para kelas menengah baru ini. Lewat struktur-struktur social dalam pemekaran daerah itulah—dan tentunya masih banyak lagi yang lainnya habitus kelas menengah Papua terbentuk. Mereka “membantinkan” dan menyatukan dirinya terhadap lingkungan-lingkungan sosial yang tanpa sadar membentuk cara berpikir dan berperilaku. Habitus kelas menengah Papua memunculkan para elit lokal yang justru “merampok” kedaulatan rakyat Papua untuk merubah diri dan lingkungan Papua ke arah yang lebih baik. Kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para elit Papua, “pencurian” harkat dan martabat rakyat Papua dalam berbagai kasus-kasus perampokan sumber daya alam, penipuan melalui program-program pembangunan yang (katanya) mensejahterakan rakyat secara gambling menggambarkan bagaimana habitus kelas menengah telah menciptkan kelompok para elit yang telah merampok kedaulatan rakyat Papua sendiri untuk “memimpin diri mereka sendiri dalam gerakan pembebasan (perubahan) sosial di Tanah Papua”. Di sanalah identitas Papua itu terus-menerus akan dipikirkan, dikonstruksi, dan diperdebatkan. Dengan demikian Papua menjadi hidup dan spirit yang akan terus menyala bagi generasi-generasi berikutnya di tanah yang diberkati ini.


Penulis:  I Ngurah Suryawan

Editor: Marxism Douw

Jumat, 05 Juli 2019

Bagimu Dogiyai FC, Jiwa Raga Kami

Oleh:  Moses  Douw

Dogiyai FC adalah jiwa dan raga bagi kami yang mencintai bukan hanya sekedar hobi, namun mencintai karena anggrek hitam turut melengapi hiasan bagi suku MEE, melalui berbagai karya karya kerajinan tangan serta warna anggrek hitam sebagai warna abadi kearifan lokal Dogiyai.
Jiwa yang mampu membangunkan semangat, kebanggaan, perasaan, talenta, hobi serta mengembangkan potensi orang asli Dogiyai, untuk meluruskan mimpi-mimpi indah. Kemudian mempertunjukan kepada dunia bahwa Raga dalam Dogiyai FC mampu mencetak pemain dan sporter yang berkompeten.
Club Terbaru dari Kabupaten Dogiyai ini telah merebut nama baik dan menarik perhatian bagi penggemar sepak bola. Sebab, sepata kata menyatakan bahwa “sepak bola menyatukan kita”, dalam pandangan ini olahraga selalu terdepan dalam membawa nama baik Kabupten Dogiyai.
Masyarakat dan sporter kini membanggakan dengan Anggrek Hitam yang sebagai simbol kejayaan dalam pertandingan. Artinya Anggrek Hitam akan mewarnai tribun untuk selalu mendukung Club Idolanya.
Umur yang baru ini, berdatangan pula dukungan spoter dari luar Dogiyai yakni Lahir Besar Dogiyai yang berdomisili di Pulau Lain. Salah satunya adalah Suku Jawa yang besar di Dogiyai di Pulau Jawa. Mereka tak tenang Dogiyai FC harus berkompetisi di laga tinggkat 1 dan 2. Sebagai unjuk perasaan mereka sebagai lahir besar Dogiyai yang berdomisili luar Papua.
Dogiyai FC hadir tak mungkin menjadi perioritas pemerintah daerah dan pengembangan Persatuan Sepak Bola Indonesia, melainkan mengkhususkan untuk membangun persatuan dalam dukungan, dorongan dan pengembangan. Dukungan yang tak ada batas demi Anggrek Hitam yang hiasi suruh sudut kehidupan orang Mee.
Dukungan terhadap Club Terbaru ini bermunculan dimana mana tidak mempersoalkan berapa banyak yang kita harus buat. Bukan pula melihat anggota pendukung, kompetensi dan banyak orangnya. Tapi mencintai karena, alur kebersamaan, napas, jiwa dan raga terhadap sang Anggrek Hitam.
Saat orang Mee hidup, memanfaatkan alam dan tumbuhanya, anggrek adalah warna idaman yang dimilikinya. Anggrek mampu warnai Koteka, Noken (agiya/dokena), busur, topi, dan karya kerajinan tangan lainya. Maka kita harus bersyukur anggrek akan ikut mewarnai dan anyam indah bersama Dogiyai FC.
Yang perlu kita bangga, anggrek hitam sudah lama hidup bersama kami orang Mee mewarnai kisah perjalanan hidup orang Mee dengan berbagai makna pemakaian anggrek hitam. Anggrek hitam di lingkar di ujung busur agar busur itu tetap kuat dan beracun agar busur itu mampu mematikan lawan dan objek panahan.
Semangat Anggrek Hitam siap menganyam semangat Sporter, Sponsor, dan  Dogiyai FC untuk melumpuhkan lawan.  Maka, kecintaan masyarakat Dogiyai (Mee) akan tim yang kita  klaim sebagai miliknya ini. Bagi kami pecinta bola Anggrek Hitam adalah sebutan bagi Dogiyai FC bukan hanya sekedar aksioma retoris, tapi janji bagi sebuah kehormatan dan kasih sayang.
Dogiyai FC benar benar Jiwa dan Raga suku MEE dapat di ajarkan dengan semangat Anggrek Hitam sebagai warna abadi. Masyarakat, alam, pemerintah dan sporter tetap dukung dengan tidak membedakan kesesama club untuk menjawab “Sepakbola mungkin tidak bisa menjelaskan semuanya, tapi bisa dipakai sebagai titik berangkat untuk memahami pergeseran budaya, perekonomian global, dan masalah keagamaan”.

Siap Isi Stadion Dengan Noken Anggrek dan Koteka Moge

Dogiyai  FC bukan tim yang besar yang di segani dan di cintai oleh ribuan orang. Hari ini membuat sejarah club ini bisa menyatukan orang Noken, Koteka bersama merajut semangat untuk teteap mendukung anggrek Hitam.
Semangat Anggrek Hitam mekarkan warna abadi di liga di Indonesia, Dogiyai FC memang belum pernah menjadi juara di ajang apapun dan belum ada ajang pertandingan fanatik. Namun yang menarik, meskipun Dogiyai FC baru, Pecinta Bola asal Dogiyai selalu setia pada Anggrek Hitam ini. Kami mampu mendirikan komunitas pendukung.
Mecky salah satu pemuda saat Penulis bertemu di Moane, dia berkata: “Kalo Dogiyai pu Club ini main di liga 2 atau 1 saya pake koteka lengkap baru turun nonton nanti. Dulu juga saya pikir begitu. Saya akan buat lagu-lagu bahasa Mee sebagai nyanyian dukungan. Kalo kita pu daerah juga masuk sampe liga 1 begitu itu saya tetap korbankan apa saja. Saya ini paling suka bola jadi.” Ungkapnya saat cerita-cerita seputar Sepak Bola Kabupaten Dogiyai.
Dalam dukungan sepak bola banyak permusuhan dan marahan. Kami yakin ada bahasa kasar dan tidak sopan terhadap supporter Anggrek Hitam yang mengenakan pakaian adat koteka, namun Fanatisme terhadap Klub terbaik etnis Anggrek Hitam akan mewarnai stadion dalam setiap pertandingan. Sebagai warna abadi dan sang Terbaik bersama memajukan sepak Bola dan pola hidup orang Mee
Pecinta sepak bola Dogiyai mampu mencipatakan suasana tenang, permusuahan antara supporter adalah hal yang biasa namun tak akan cipatakan kekerasan, sebaiknya menciptakan kebersamaan dalam mendukung club idamannya.
Dogiyai FC Ciptakan Cinta Tanah Air

Club yang terbaru ini, kini trending topic di Kabupaten Dogiyai. Masyarakat dan pecinta sepak bola di Dogiyai dan beberapa kabupaten tetangga lainya selalu menceritakan bahwa Sepak Bola di Meepagoo akan bangkit berdasarkan perjalanan sejarah pada masa Belanda.
Anggrek Hitam sebagai Julukan Club sepak Bola Dogiyai, mampu membangkitkan semangat rajut Noken, Rajut busur, Koteka, Moge, dan karya kerajinan tangan yang lainya. Julukan ini mempengaruhi masyarakat akar rumput untuk bangkit tetap cinta terhadap apa yang kita miliki.
Nasionalisme dan Fanatisme yang terbentuk melaui julukan Anggrek Hitam dapat disebabkan oleh dua hal, dari dua sisi berbeda yaitu timbulnya lokalisasi (kedaerahan),  hasil ekstraksi Budaya dan Ekonomi.  Busur dan Noken tanpa Anggrek Hitam khas orang Mee bagaikan Dogiyai FC tanpa Pemain dan sporter tanpa club.
Noken anggrek dan koteka sebagai hasil karsa dan cipta orang Mee di Kabupaten Dogiyai siap digunakan dalam pertandingan dengan secankir kopi moane juga akan menemani sporter alam menguatkan badan tetap eksis menyanyikan alunan lagu Dogiyai FC yang  merupakan sebuah identitas dan bentuk lokalisasi (kedaerahan) yang menciptakan ikatan antara pendukung dengan tim kesayangannya.

Oleh karena itu, kenyataannya bagi orang Mee, Dogiyai FC (anggrek hitam) adalah harga diri orang. Harga diri yang patut dipertahankan. Karena mempertahankannya adalah perjamuan sejati yang mencinta untuk kalah dan menangnya.


Kamis, 06 Juni 2019

PSW Kabupaten Jangan Diam! Sekolah YPPK dan YPK Menuju Kehancuran

Salah Satu Sekolah Yayasan YPPK di Kabupaten Deiyai. Doc. Namuigiba

Oleh: Moses Douw

Pengurus sekolah wilayah hadir berdasarkan perkembangan orang Papua yang kian terbelakang dari sisi pendidikan dan ekonomi politik. Dan pula peradaban orang Papua untuk mengembangkan tingkat pengetahuan melalui pendidikan formal. Menurut KKBI dalam Poerwadarminta : 1999), sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran menurut tingkatannya, ada sekolah dasar, sekolah lanjutan, dan sekolah tinggi.

Sekolah pada awalnya berkembang melalui misionaris dengan membuka lembaga lembaga pendidikan di Papua. Salah satu hal yang mesti kita ketahui adalah di beberapa daerah seperti Paniai, Manokwari, Wamena dan daerah lainya, pendidikan berkembang melalui penyebaran agama (gospel). Untuk itu hingga ada dua lemaga yang kendalikan pendidikan di seluruh Papua yakni YPK dan YPPK. Keduanya dari gereja Katolik dan Kristen protestan.
Kedua lembaga itu telah berjasa membangun peradaban lewat sekolah-sekolah dan pendidikan dalam bidang lain meliputi etika, keagamaan dan praktek kejuruan serta pendidikan sosial budaya di seluruh Papua.

Lembaga Pendidikan YPPK dan YPK fokus dalam mengemangkan karakter pendidikan yang memanusiakan manusia Papua dan memerdekakan orang Papua dari kebodohan serta mempersatukan tingkat penguasaan ilmu pengetahuan.

Hasil proses perkembangan pendidikan melalui YPPK dan YPK mampu membentuk manusia menjadi lebih berbobot dengan autput yang terihat sehingga pada masa kini orang Papua mampu membangun daerah berdasarkan proses peradabaan pendidikan misi dan lembaga pendidikan YPPK dan YPK. Hingga kini tercipta orang Papua yang genius dan mampu membangun daerah sebagai output dari lembaga tersebut.

Kisah mengenai pendidikan di Tanah Papua itu menjadi suatu kenyataan bahwa sekolah diyakini menjadi pintu bagi kemandirian orang Papua.

Namun, pada prosesnya Perkembangan Lembaga YPPK dan YPK ini tidak berjalan sesuai dengan lisensi pendidikan pada sebelumnya. Perjalanan pendidikan lembaga ini mundur pada alur yang tidak memerdekakan Orang Papua atau berbalik arah dari tujuan utama yakni memerdekakan orang Papua dari berbagai proyek masalah yang ada di Papua.

Ketika Penulis mengunjungi beberapa tempat di Paniai, Deiyai dan Dogiyai serta di Intan Jaya sekolah sekolah yang di bawah yayasan tersebut kini mulai padam. Pendidikan YPPK dan YPK mulai padam akibat belum adanya perhatian dari berbagai elemen di setiap Kabupaten.

Bahkan beberapa Sekolah di seluruh Papua sudah tutup dan ancam tutup. Hal ini di akibatkan karena belum adanya perhatian khusus dari Kabupaten, NGO’S, Kapasitas Pengelola dan Ambisi Jabatan.

Perhatian Kabupaten Belum Terpandang

Pada dasarnya sekolah adalah tempat menimbah ilmu pengetahuan secara formal melalui proses belajar mengajar. Selain itu sekolah adalah tempat mempertemukan murid dengan guru dalam waktu yang di tentukan. Berdasarkan sistem pendidikan di Indonesia Sekolah memiliki tingkatan TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Tingkatan sekolah tersebut merupakan peratihan khusus dari pemerintah kabupaten dan yayasan.

Sehingga dengan demikian, sekolah di setiap Kabupaten memiliki tanggung jawab penuh dari Intansi terkait untuk terus mengawasi. Terlebih khusus pada dinas pendidikan dan pengajaran kabupaten setempat. Seiring dengan hadirnya dinas atau OPD tersebut mampu mengawasi serta menjadi pedoman pembangunan sekolah yang layak di gunakan oleh Guru dan siswa dalam proses belajar mengajar.

Organisasi perangkat daerah juga harus menjadi transformasi pendidikan dengan berkemangnya kurikulum nasional 2013. Sekolah dan proses belajar mengajar dikurikulum baru harus sejajar agar tidak terbelakang terhadap perkembangan pendidikan pada masa transformasi.

Namun, belakangan ini pendidikan di Papua khususnya dalam pengelolaan sekolah, pengadaan sarana prasarana sekolah, serta optimalisasi proses belajar mengajar sudah mundur berapa langkah serta menuju kehancuran. Hal ini di buktikan dengan beberapa sekolah masih menggunakan gedung sekolah sekolah yang lama.

Hingga kini masih saja menggunakan sistem yang lama, dengan gedung sekolah yang lama dan proses belajar mengajar pun tidak berjalan baik. Selain itu beberapa sekolah sudah tidak aktif melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah diakibatkan Gedung Sekolah yang rusak total, Guru yang Kurang, Kepala sekolah yang tidak menetap hal demikian terjadi akibat belum ada pengawasan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Belum ada pengawasan terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah dari Intansi terkait di Papua.

Kapasitas Pengelola Yayasan YPPK dan YPK

Dalam perkembangan sekolah di Papua perlu membutuhkan perangkat kerja mampu membangun pendidikan berbasisi budaya lebih khusus  Pengelola Yayasan Pendidikan Katolik dan Kristen di Papua lebih kompeten untuk menjadi perangkat pendidikan dengan membangun sistem Kapasitas atau kapabilitas sebagai sebuah ukuran kemampuan dari seseorang atau institusi yayasan YPPK dan YPK dalam menjalankan fungsinya.

Istilah "kemampuan" atau juga di sebut Kapasitas mempunyai banyak makna, Jhonson dalam (Cece Wijaya,1991:3) berpendapat bahwa "kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan". Sementara itu, menurut Kartono (1993: 13) bahwakemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa”. Lebih lanjut, Syarif (1991: 8)

Kemampuan yang Penulis maksudkan dalam pemahasan ini berdasarkan beberapa pendapat diatas ini antara lain: kecerdasan, menganalisis, bijaksana mengambil keputusan, kepemimpinan dan pengetahuan tentang pekerjaan.
Ketika Penulis memantau langsung di beberapa Kabupaten di Pegunungan Tengah lebih khusus di Kabupaten Deiyai, Paniai, Dogiyai dan Nabire sangat  terbatas kemampuan para pengelola atau perangkat ( ketua, wakil dan sekretaris) Yayasan YPPK dan YPK.

Di beberapa daerah ini perangkat pengelola belum memiliki kemampuan yang mampu memetakan persoalan di lingkup yayasan. Dan belum mampu mengambil keputusan, kebijakan, penempatan Guru, Pengawasan, serta penuh nepotisasi jabatan kepala sekolah.

Mengacu pada kapasitas dari pada Pengelola (perangkat)  Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK) dan Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) di Papua dan lebih khusus Meepago senantiasa perlu memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerjaan dalam pengimplementasian tugas- tugas dan fungsi masing-masing di dalam lingkup kerja.

Ambisi Jabatan

Jabatan Kepala sekolah dan Jabatan di tingkat Yayasan pada umumnya telah menjadi ambisi para orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seiring dengan berkembangnya situasi ekonomi yang kian melonjak tinggi, pula semakin bertambah orang yang berambisi untuk menduduki jabatan-jabatan demikian.

Jabatan Ketua Yayasan mulai diduduki dari berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda mulai dari Guru, Sarjana, Pendeta dan Imam Katolik. Kemudian publik belum mengetahui juga kapasitas pengelolaan dan pengambilan keputusan kebijakan yang berbeda.

Lebih parah mereka yang menjadi Ketua dan lainya belum memiliki Kapasitas yang memadai untuk membangun keharmonisan dalam berjalannya pendidikan untuk Yayasan tersebut. Kemudian kepala sekolah yang diangkat tersebut pun belum memiliki kapasitas karena diangkat berdasarkan kepentingan tertentu.

Penulis pernah bertemu dengan tipe orang seperti demikian di beberapa daerah seperti Paniai, Deiyai, Dogiyai dan Nabire. Mereka menjabat ketua Yayasan YPPK dan YPK hanya untuk kepentingan penempatan Kepala sekolah di Kabupaten kabupaten tersebut diatas.

Lagi pula, dalam beberapa wawancara dari Penulis kepada beberapa guru tua di Deiyai menyatakan bahwa Penempatan Kepala Sekolah hanya semata tidak pernah melihat golongan dan pangkat. Penempatan ditempatkan hanya orang asli di sekitar sekolah itu. Pada hal Kepala sekolah pada Zaman dulu bertugas secara bebas meskipun Jauh dari Kampung asalnya dengan syarat Selalu hadir mengajar.

Sehingga dari beberapa pendapat orang tersebut menandakan bahwa jabatan kepala sekolah dan ketua yayasan hanya sebagai sebuah perusahan yang hanya untuk menamkan modal usaha korupsi dana BOS dan menempatkan jabatan itu secara kekeluargaan tanpa melihat kualitas (kemampuan) pribadi.

NGO’S Belum Memberikan Pandangan

Organisasi organisasi yang kokoh berdiri diluar dari pemerintahan maupun swasta kini semakin banyak untuk selalu memantau situasi dan perkembangan serta persoalan yang terjadi di Setiap daerah di seluruh Indonesia lebih pada Papua dan Meepago. Organisasi LSM dan lainya masih aktif dan selalu memantau perkembangan politik, sosial, ekonomi, teknologi dan memantau persoalan yang lainya.

Selain dari itu, Organiasi Gereja, Organisasi Mahasiswa, organisasi Kiri pun semakin muncul dan masih menyuarakan dan menyuarakan berbagai persoalan yang membendung masyarakat lebih khusus persoala pendidikan di Papua.

Organisasi mahasiswa sebagai organisasi perubahan turut memberikan solusi solusi khusus serta wawasan pendidikan alternatif kepada Yayasan dan Kepala sekolah dan selalu memberikan kontribusi yang sangat positif dalam perkembangan penanggulangan masalah dalam perangkat kepala sekolah dan ketua Yayasan.


Tetapi pada proses perkembangan pada masa ini Organisasi organisasi mahasiswa dan organisasi organsiasi non pemerintah berbalik arah dan belum dapat memberikan serta belum bekerjasama untuk membentuk berbagai program yang fokus pada penangangan masalah pendidikan lebih pada yayasan persekolahan katolik dan yayasan persekolahan Kristen sehingga pada saat ini Sekolah-sekolah yayasan YPPK dan YPK telah menjadi korban kepentingan dari Yayasan dan Kepala Sekolah. Hal ini dapat dilihat dengan fenomena pendidikan di Papua khususnya di Paniai Deiyai Dogiyai dan Nabire yang terjadi belakangan ini. 


Penulis Adalah Anak Muda Peduli Demokrasi Deiyai

Papua

 
Copyright © 2013 Menongko I Ekspresi Hati
Design by MOSES | DOUW