PSW Kabupaten Jangan Diam! Sekolah YPPK dan YPK Menuju Kehancuran

Salah Satu Sekolah Yayasan YPPK di Kabupaten Deiyai. Doc. Namuigiba

Oleh: Moses Douw

Pengurus sekolah wilayah hadir berdasarkan perkembangan orang Papua yang kian terbelakang dari sisi pendidikan dan ekonomi politik. Dan pula peradaban orang Papua untuk mengembangkan tingkat pengetahuan melalui pendidikan formal. Menurut KKBI dalam Poerwadarminta : 1999), sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran menurut tingkatannya, ada sekolah dasar, sekolah lanjutan, dan sekolah tinggi.

Sekolah pada awalnya berkembang melalui misionaris dengan membuka lembaga lembaga pendidikan di Papua. Salah satu hal yang mesti kita ketahui adalah di beberapa daerah seperti Paniai, Manokwari, Wamena dan daerah lainya, pendidikan berkembang melalui penyebaran agama (gospel). Untuk itu hingga ada dua lemaga yang kendalikan pendidikan di seluruh Papua yakni YPK dan YPPK. Keduanya dari gereja Katolik dan Kristen protestan.

Kedua lembaga itu telah berjasa membangun peradaban lewat sekolah-sekolah dan pendidikan dalam bidang lain meliputi etika, keagamaan dan praktek kejuruan serta pendidikan sosial budaya di seluruh Papua.

Lembaga Pendidikan YPPK dan YPK fokus dalam mengemangkan karakter pendidikan yang memanusiakan manusia Papua dan memerdekakan orang Papua dari kebodohan serta mempersatukan tingkat penguasaan ilmu pengetahuan.

Hasil proses perkembangan pendidikan melalui YPPK dan YPK mampu membentuk manusia menjadi lebih berbobot dengan autput yang terihat sehingga pada masa kini orang Papua mampu membangun daerah berdasarkan proses peradabaan pendidikan misi dan lembaga pendidikan YPPK dan YPK. Hingga kini tercipta orang Papua yang genius dan mampu membangun daerah sebagai output dari lembaga tersebut.

Kisah mengenai pendidikan di Tanah Papua itu menjadi suatu kenyataan bahwa sekolah diyakini menjadi pintu bagi kemandirian orang Papua.

Namun, pada prosesnya Perkembangan Lembaga YPPK dan YPK ini tidak berjalan sesuai dengan lisensi pendidikan pada sebelumnya. Perjalanan pendidikan lembaga ini mundur pada alur yang tidak memerdekakan Orang Papua atau berbalik arah dari tujuan utama yakni memerdekakan orang Papua dari berbagai proyek masalah yang ada di Papua.

Ketika Penulis mengunjungi beberapa tempat di Paniai, Deiyai dan Dogiyai serta di Intan Jaya sekolah sekolah yang di bawah yayasan tersebut kini mulai padam. Pendidikan YPPK dan YPK mulai padam akibat belum adanya perhatian dari berbagai elemen di setiap Kabupaten.

Bahkan beberapa Sekolah di seluruh Papua sudah tutup dan ancam tutup. Hal ini di akibatkan karena belum adanya perhatian khusus dari Kabupaten, NGO’S, Kapasitas Pengelola dan Ambisi Jabatan.

Perhatian Kabupaten Belum Terpandang

Pada dasarnya sekolah adalah tempat menimbah ilmu pengetahuan secara formal melalui proses belajar mengajar. Selain itu sekolah adalah tempat mempertemukan murid dengan guru dalam waktu yang di tentukan. Berdasarkan sistem pendidikan di Indonesia Sekolah memiliki tingkatan TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Tingkatan sekolah tersebut merupakan peratihan khusus dari pemerintah kabupaten dan yayasan.

Sehingga dengan demikian, sekolah di setiap Kabupaten memiliki tanggung jawab penuh dari Intansi terkait untuk terus mengawasi. Terlebih khusus pada dinas pendidikan dan pengajaran kabupaten setempat. Seiring dengan hadirnya dinas atau OPD tersebut mampu mengawasi serta menjadi pedoman pembangunan sekolah yang layak di gunakan oleh Guru dan siswa dalam proses belajar mengajar.

Organisasi perangkat daerah juga harus menjadi transformasi pendidikan dengan berkemangnya kurikulum nasional 2013. Sekolah dan proses belajar mengajar dikurikulum baru harus sejajar agar tidak terbelakang terhadap perkembangan pendidikan pada masa transformasi.

Namun, belakangan ini pendidikan di Papua khususnya dalam pengelolaan sekolah, pengadaan sarana prasarana sekolah, serta optimalisasi proses belajar mengajar sudah mundur berapa langkah serta menuju kehancuran. Hal ini di buktikan dengan beberapa sekolah masih menggunakan gedung sekolah sekolah yang lama.

Hingga kini masih saja menggunakan sistem yang lama, dengan gedung sekolah yang lama dan proses belajar mengajar pun tidak berjalan baik. Selain itu beberapa sekolah sudah tidak aktif melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah diakibatkan Gedung Sekolah yang rusak total, Guru yang Kurang, Kepala sekolah yang tidak menetap hal demikian terjadi akibat belum ada pengawasan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Belum ada pengawasan terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah dari Intansi terkait di Papua.

Kapasitas Pengelola Yayasan YPPK dan YPK

Dalam perkembangan sekolah di Papua perlu membutuhkan perangkat kerja mampu membangun pendidikan berbasisi budaya lebih khusus  Pengelola Yayasan Pendidikan Katolik dan Kristen di Papua lebih kompeten untuk menjadi perangkat pendidikan dengan membangun sistem Kapasitas atau kapabilitas sebagai sebuah ukuran kemampuan dari seseorang atau institusi yayasan YPPK dan YPK dalam menjalankan fungsinya.

Istilah "kemampuan" atau juga di sebut Kapasitas mempunyai banyak makna, Jhonson dalam (Cece Wijaya,1991:3) berpendapat bahwa "kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan". Sementara itu, menurut Kartono (1993: 13) bahwa “kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa”. Lebih lanjut, Syarif (1991: 8)

Kemampuan yang Penulis maksudkan dalam pemahasan ini berdasarkan beberapa pendapat diatas ini antara lain: kecerdasan, menganalisis, bijaksana mengambil keputusan, kepemimpinan dan pengetahuan tentang pekerjaan.

Ketika Penulis memantau langsung di beberapa Kabupaten di Pegunungan Tengah lebih khusus di Kabupaten Deiyai, Paniai, Dogiyai dan Nabire sangat  terbatas kemampuan para pengelola atau perangkat ( ketua, wakil dan sekretaris) Yayasan YPPK dan YPK.

Di beberapa daerah ini perangkat pengelola belum memiliki kemampuan yang mampu memetakan persoalan di lingkup yayasan. Dan belum mampu mengambil keputusan, kebijakan, penempatan Guru, Pengawasan, serta penuh nepotisasi jabatan kepala sekolah.

Mengacu pada kapasitas dari pada Pengelola (perangkat)  Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK) dan Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) di Papua dan lebih khusus Meepago senantiasa perlu memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerjaan dalam pengimplementasian tugas- tugas dan fungsi masing-masing di dalam lingkup kerja.

Ambisi Jabatan

Jabatan Kepala sekolah dan Jabatan di tingkat Yayasan pada umumnya telah menjadi ambisi para orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seiring dengan berkembangnya situasi ekonomi yang kian melonjak tinggi, pula semakin bertambah orang yang berambisi untuk menduduki jabatan-jabatan demikian.

Jabatan Ketua Yayasan mulai diduduki dari berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda mulai dari Guru, Sarjana, Pendeta dan Imam Katolik. Kemudian publik belum mengetahui juga kapasitas pengelolaan dan pengambilan keputusan kebijakan yang berbeda.

Lebih parah mereka yang menjadi Ketua dan lainya belum memiliki Kapasitas yang memadai untuk membangun keharmonisan dalam berjalannya pendidikan untuk Yayasan tersebut. Kemudian kepala sekolah yang diangkat tersebut pun belum memiliki kapasitas karena diangkat berdasarkan kepentingan tertentu.

Penulis pernah bertemu dengan tipe orang seperti demikian di beberapa daerah seperti Paniai, Deiyai, Dogiyai dan Nabire. Mereka menjabat ketua Yayasan YPPK dan YPK hanya untuk kepentingan penempatan Kepala sekolah di Kabupaten kabupaten tersebut diatas.

Lagi pula, dalam beberapa wawancara dari Penulis kepada beberapa guru tua di Deiyai menyatakan bahwa Penempatan Kepala Sekolah hanya semata tidak pernah melihat golongan dan pangkat. Penempatan ditempatkan hanya orang asli di sekitar sekolah itu. Pada hal Kepala sekolah pada Zaman dulu bertugas secara bebas meskipun Jauh dari Kampung asalnya dengan syarat Selalu hadir mengajar.

Sehingga dari beberapa pendapat orang tersebut menandakan bahwa jabatan kepala sekolah dan ketua yayasan hanya sebagai sebuah perusahan yang hanya untuk menamkan modal usaha korupsi dana BOS dan menempatkan jabatan itu secara kekeluargaan tanpa melihat kualitas (kemampuan) pribadi.

NGO’S Belum Memberikan Pandangan

Organisasi organisasi yang kokoh berdiri diluar dari pemerintahan maupun swasta kini semakin banyak untuk selalu memantau situasi dan perkembangan serta persoalan yang terjadi di Setiap daerah di seluruh Indonesia lebih pada Papua dan Meepago. Organisasi LSM dan lainya masih aktif dan selalu memantau perkembangan politik, sosial, ekonomi, teknologi dan memantau persoalan yang lainya.

Selain dari itu, Organiasi Gereja, Organisasi Mahasiswa, organisasi Kiri pun semakin muncul dan masih menyuarakan dan menyuarakan berbagai persoalan yang membendung masyarakat lebih khusus persoala pendidikan di Papua.

Organisasi mahasiswa sebagai organisasi perubahan turut memberikan solusi solusi khusus serta wawasan pendidikan alternatif kepada Yayasan dan Kepala sekolah dan selalu memberikan kontribusi yang sangat positif dalam perkembangan penanggulangan masalah dalam perangkat kepala sekolah dan ketua Yayasan.

Tetapi pada proses perkembangan pada masa ini Organisasi organisasi mahasiswa dan organisasi organsiasi non pemerintah berbalik arah dan belum dapat memberikan serta belum bekerjasama untuk membentuk berbagai program yang fokus pada penangangan masalah pendidikan lebih pada yayasan persekolahan katolik dan yayasan persekolahan Kristen sehingga pada saat ini Sekolah-sekolah yayasan YPPK dan YPK telah menjadi korban kepentingan dari Yayasan dan Kepala Sekolah. Hal ini dapat dilihat dengan fenomena pendidikan di Papua khususnya di Paniai Deiyai Dogiyai dan Nabire yang terjadi belakangan ini. 

Penulis Adalah Anak Muda Peduli Demokrasi Deiyai