Oleh: Moses Douw
Papua
merupakan pulau yang di temukan oleh misioner dari Eropa. Penguasan Eropa
melalui misi misionaris di Papua lebih memperluas dan memperkenalkan kepada
dunia bahwa diujung timur terdapat pulau Irian Jaya (Nugini) sekarang Papua.
Seiring dengan perkembangan dunia yang begitu pesat kemudian Netherland dan
Jepang menguasai Papua hingga tahun 1963 dan kemudian Tanah Papua di aneksasi
dalam Indonesia.
Dari
pangkuan ke pangkuan, secara tak langsung setiap kali penjajah masuk ke tanah
Papua sangat perbeda, pembagunan dan perkembangannya pun. Sepata demikian
banyak ditekankan oleh orang Papua sendiri sebagai pelakunya.
Sejak
Belanda menguasai Papua ketika itu melakukan pembangunan yang manusiawi sebab,
pembangunan saat itu tak berpengaruh dengan ekosistem disekitarnya atau di
sekitar wilayah pembangunan. Tetapi ketika Papua setalah menginjak kaki ke
Pangkuan Indonesia sangat di kuras oleh Kapitalis Indonesia dan asing atau
biasa di sebut dengan kapitalisme guncang bumi Papua. Namun tak hanya ekosistem
yang hilang musnah tetapi juga manusia Papua juga mulai di musahkan dengan
berbagai cara oleh Indonesia, lebih sering disebut dengan Pemusnahan Etnis
Melanesia di Tanah Papua (Baca Buku:
Pemusnahan Etnis Melanesia).
Ketika
kita lebih merenungkan tentang pembangunan di Papua, anehnya sementara
membangun Papua, namun sementara itu beberapa mekanisme yang di praktekkan
dengan jalur lain dengan tujuan mengancurkan berbagai isi bumi dari Tanah Suci
Papua. Praktek kolonial yang kini kita kenal antara lain diantaranya menguasai
Tanah, mengeksplorsi, mengintimidasi dan terjadi pencemaran ekosistem, sosial,
politik, ekonomi dan lainya di Papua sehingga kita merenungkan pembangunan di
Papua adalah Pembangunan dualisme.
Pembangunan
dualisme terjadi ketika pembangunan di Papua dengan dua tujuan yang berbeda,
yang kini di praktekan ini. Misalnya berbagai media di Indonesia mengabarkan
bahwa Papua itu dalam Pembangunan (Pembangunan Pendidikan, Politik, Ekonomi,
sosial budaya, dan Pembangunan fisik dan non fisik). Itu pandangan baik yang
mereka kabarkan melalui kabar berita di Indonesia. Tetapi ada sisi yang
negatifnya bagi orang Papua dan alam Papua. Contoh di Bidang Pendidikan
Pemerintah kirim Guru Kontrak banyak ke Papua, tapi kenyataannya di ajarkan
hanya pendidikan Politik Indonesia, lalu pelajaran yang lain? Di Bidang
Pembangunan fisik, membuat jalan. PT yang masuk membangun daerah dengan tujuan
sebagai berikut: 1) Membangun daerah yang belum terisolasi. 2) Mencari lahan kosong
bagi mereka untuk menempati. 3) Membuat rumah di lahan-lahan kosong dan
datangkan berbaga masyarakat dari luar Papua. 4) Mencari dan Mengambil
rempah-rempah dari Hutan Papua. 5) Mencari dan mengambil Emas Papua. 6) Mengeksploitasi
hutan Papua secara bertahapan. 7) Membangun dengan sewenang. 8) Membunuh orang
Papua yang melawan akan pembangunan sewenang atau melawan PT.
Hal
diatas ini merupakan bagaimana Praktek pembangunan yang dualisme di Papua.
Orang Papua yang tertindas selalu berfikir bahwa “kalo mau bangun harus sesuai
dengan suara rakyat dan tak harus menggagu hutan dan berbagai isi dari Pulau
Papua itu”. Karena sesuai dengan kesepakatan bersama Birokrasi dan militer hal
demikian tak terungkap dari mulut orang Papua.
Hal demikian sangat tak berhukum
bila di Negara lain, sebab karena di Indonesia semua itu benar, yang salah juga
benar. Dengan itu bagaimana peran pemerinah dalam hal ini, dengan adanya
otonomi seharusnya pemerintah lebih mengembalikan seluruh kewenangan dari pusat
ke daerah, seperti hak ulayat. Seluruh tanah di kuasai oleh ketua atau kepala
suku setiap daerah namun semuanya di kuasai negara mulai tanah hingga
pemerintahan. Sebab dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tak
seimbang. Misalkan di Kalimantan “seseorang memiliki tanah ketika mendapatkan
ijin dari kepala suku, Yogyakarta dan sekitarnya tanah di miliki oleh
pemerintah daerah tak ada hak milik, dan sebagainya. Ini menjadi contoh
ketidakseimbang dalam mengurus pertanahan di Indonesia”. Hal demikian kita
merenungkan terlebih dahulu bahwa sebenarnya ada apa Indonesia di Papua. Apakah
ingin membangun atau mau eksploitasi?
Ekosistem
yang ada habis di ancam Kapitalis atas dasar sikap Politik Indonesia diatas Tanah
Papua mulai dari kota hingga hutan. Daerah perkotaan di Papua secara umum
secara merata di kuasai dengan pembangunan toko-toko dan rumah. Tak ada ruang
bagi penghijauan apalagi hutan Papua dalam proses penghabisan oleh kapitalis
Indonesia guna menanam kelapa sawit yang sebelumnya masyarakat Papua tak kenal
itu. Sehingga tempat untuk menghasilkan air pun susah dan juga semua ekosistem,
Hewan, Manusia menjadi tujuan utama bagi kapitalis Indonesia dalam tujuan
buruan Indonesia.
Oleh
sebab Papua masih belum seperti Jakarta dan kota-kota besar lainnya maka
seharusnya apa yang harus membangun atau apa pentingnya membangun Green Politik
di Papua? Green merupakan kata Bahasa Inggris dalam artinya bahwa hijau.
Sedangkan Politik dalam hal ini adalah bagaimana kita sebagai penjaga bumi
untuk membangun relasi yang menyelamatkan antar manusia dan bumi ini. Secara
umum bahwa Green Politik adalah bagaimana sikap dan peran manusia atau
Pemerintah dalam menangani kehijauan kota demi mengatasi pemanasan Global. Ini
merupakan politik globaisasi yang peranaan pentingnya bercabang kepada kita di
manasaja kita berhabitat.
Dengan
menyimaknya pentingnya Membangun Green Politik di Papua seharusya Pemerintah
atau suatu Intasi harus mempertimbangkan beberapa pertimbangan berikut ini:
1.
Pemerintah
Papua harus menata kota.
Penataan
kota merupakan keharusan dalam pemerintahan untuk menciptakan kota yang tata
letak atau pola kota yang baik. Kota akan mendapatkan nama baik ketika tata
kota tertib dan baik. Tata kota yang baik adalah bagian dari Good Governance
atau pemerintahan yang baik. Sangat baik dipraktekkan oleh beberapa pemekara
kabupaten baru di Tanah Papua. Seperti Kabupaten Dogiai yang lembahnya yang
sangat baik untuk membentuk tata Kota yang baik dan beberapa kabupaten yang
lain. Memang sangat terlambat bagi kota atau kabupaten yang lama ini. Seperti
kabupaten Merauke, Jayapura, Wamena, Timika, Paniai, Nabire, Biak, Manokwari
dan Sorong. Menata kota biasanya
mempelajari bagaimana kita menetapkan Pasar, Terminal, Rawah, Hutan, Sawah,
Selokan, Kali, Rumah sakit, Hotel, Alun-alun dan Pusat Kota. Jadi menata kota berdasarkan hierarki di
Pusat Kota seharusnya apa yang harus Bangun? Lalu lapisan yang setelah kota
seharunya apa? Permukian harus Bangun di Lapisan Berapa? Dan begitu sampai di
Hutan. Ini adalah tata kota yang baik dari Kota hingga di Hutan.
2.
Pemerintah
Papua harus mendirikan beberapa Alun-alun Kota.
Alun-alun merupakan tempat umum yang disedikan oleh
pemerintah untuk masyarakatnya atau warga negaranya. Alun-alun ini memiliki
multifungsi, salah satu fungsi adalah menyediakan kepada masyarakat atau Warga
untuk bagaimana mereka memanfaatkan untuk mengambil Hiburan. Tempat seperti ini
perlunya meyiapkan berbagai prasarana ataupun tidak. Tujuannya agar menghibur
masyarakat dari Penyedian tersebut. Bisa kita ambil contoh kota-kota yang menyediakan
Alun-alun seperti : Yogyakarta, Malang dan
Jember dan lainya. Menyediakan alun-alun bukan lagi hanya itu namun
bagaimana kita menanam beberapa Pohon diantara Alun-alun. Agar terjaga dari
berbagai Oksigen yang kotor serta menjaga Kehijauan Kota.
3.
Pemerintah
harus Menyisakan Hutan di Tengah Kota
Perkembangan
kota di dunia ini sangat di perhatinkan, kota-kota yang kini berkembang ini
memiliki pertumbuhan kota yang sangat signifikan dalam hal ini pembangunan
hotel dan toko yang begitu mewah meskipun itu tak memikirkan dampak terhadap
kita manusia dan Bumi ini. Ketika kita memperhatikan kota-kota di Bumi ini manakalah pemerintah menyediakan Hutan kota
dalam hal ini menyimpan oksigen sebagai pengganti karbon dioksida. Kita bisa
saksikan karena tak ada Hutan dan penghijauan maka terjadi Polusi Udara dimana
saja. Seperti Jakarta yang selalu meyelimuti polusi udara, polusinya bagaikan
embun di Pagi hari. Ini merupakan kota yang belum terarah dan teratur baik
sehingga hal ini bisa berdampak juga kepada manusian dan lainya.
4.
Pemerintah
harus Tanam Pohon di Seberang Jalan.
Sekilas
penjelasan dari atas ini sangat berkaitan dengan bagaiamana kita menanam pohon
di ruas jalan yang kosong. Banyak kita bisa manfaatkan sebaigai tempat untuk
menempatkan untuk menanam Pohon. Salah satunya adalah kita bisa memanfatkan
ruas jalan. Misalnya sebuah jalan merupakan dua jalur. Garis tengah kita bisa
manfaatkan untuk menanam pohon sesuai dengan ukuran jalan. Hal ini mendapatkan
dua manfaat bagi kita, yakni bisa mendapatkan nama terbaik sebagai kota hijau
dan sebagai menangani persoalan global atau pemanasan dan banyak lagi manfaat
bagi kita.
5.
Pemerintah
Perhatikan pembangunan Hotel
Untuk menciptkan kota salah
satunya membangun hotel, home stay, Apartement dan lainya. Kota akan berkembang
dan banyak pengunjung apa bila banyak hotel, pariwisata dan lainya. Karena
pengunjung kota akan memanfaat kota dengan potensi yang dimiliki kota itu
sendiri. Selain dari itu, tempat tinggal merupakan tujuan utama bagi penunjung
kota. Maka itu, untuk membangun Hotel apa yang seharusnya atau langkah apa yang
kita lakukan untuk mengurgi masalah lingkungan yang kini polemik Dunia. Dari
tulisan ini saya memberikan pandangan
dalam membangun Hotel dan Rumah Penginapan lainya. Hotel atau tempat
tinggal lainya harus bangun di Arah barat dari kota Anda. Mengapa demikian? Hal
ini sangat mudah untuk di jawab. Karena, bila kita membangun Hotel atau
penginapn yang berskala tinggi di bagian timur kota maka akan terganggu
metabolisme tubuh manusia karena matahari yang sebenarnya meneragi para
masyarakat atau warga akan di pele dengan berbagai Hotel berskala tinggi. Dan
banyak lagi dampak negatif yang lingkungan masyarakat politik mendapatkan dari
pembangunan hotel di Bagian timur Kota.
6.
Hijaukan
kota
Masalah lingkungan
politik merupakan teori baaru yang beberapa negara telah dipraktekannya. Desain
kota yang baik oleh pemrintah akan memberi efektif dalam membangun
Infrastruktur sebagai tanggung jawab negara dalam kota di setiap daaerah sebaba
negara tidak hanya ibu kota. Maka, perlunya negra dalam menangani berbaga
kepeluan politik lingkungan sebagai campur tangan dalam pembangunan
berkelanjutan yang kepentinganya kebanyakan rakyat. Pembangunaan sangat
diperluhkan pula dengan kebijakan yang mengkaitkan itu agar pembangunan
berkelanjutan. Kebijakan pemerintah selalu terbagi dua jalur yakni kebijakan
yang menyelmatkan dan tidak menyelamatkan. Kebijkan yang meyelamatkan tidak
dominan dari pada kebijakan tidak meyelamatkan. Kebijakan meyelamatkan yang
dimaksudkan disini adalah bagaimana kebijakan pemerintah tak melayani kapitalis
atau memberdayakan ekonomi lokal serta membangun lingkungan politik yang hijau.
Sedangkan kebijakan tidak menyelamatkan adalah kebijakan yang menghancurkan
lingkungan, mengeksploitasi, dan melayani kapitalis untuk mengeksplorasi untuk
SDM dan lainya. Maka seperlunya kota sebagai tempat pemusatan berbagai kegitan
masyarakat akan membuat kota polusi apalagi ketika ada pabrik, akan membawa
polusi yang berskala besar. Sehingga kota bisa jadi kota polusi. Maka perlunya,
kebijakan yang jelas dan membuat kota jadi hijau di tengah perhotelan yang
tinggi. Kita tahu bahwa kota hijau akan memberi dampak yang baik. Itulah yang di
perlu dalam pembangunan kota.
Hal
ini pernah juga tekankan oleh Anthony Giddens bahwa globalisasi mampu
menghadirkan demokrasi yang sebenarnya menghendaki adanya perhatian pemerintah
terhadap ekologi serta dalam kebijakan pemerintah. Demokrasi hijau yang disebut
sebagai ekodemokrasi atau biokrasi. Green Politik kemudian menjadi isu politik
yang krusial dengan pembekalan kesadaran bahwa membiarkan kerusakan ekologis. Sebagai
manusia pelanggaran terhadap lingkungan sangat diperhatinkan karena sangat
bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Oleh
sebab itu, pandangan lingkungan politik sangat berperan penting, sesunghuhnya
dalam berbagai regulasi politik yang berkaitan dengan kebijakan yang
menyelamatkan lingkungan dan berbagai ekologi yang terdapat di bumi ini. Salahsatunya
melihat menipisnya lapisan ozon yang lingkungan hidup yang berefek global
memerlukan perhatian terutama dalam hal pembangunan berkelanjutan yang
seharusnya dimulai dari jajaran terkecil yakni individu, keluarga, RT, Desa,
Kabupten, Provinsi dan Negara. Untuk mengatasi berbagai masalah lebih baik lagi
apablia mengadakan partai yang memperjuangkan Politik Hijau sebagai jembatan
dari masyarakat dan negara dalam menangani persoalan Lingkungan Politik atau
untuk mampu memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat di bidang lingkungan
hidup.
Post Comment
Post a Comment