Ahok Kalah PILGUB! Pendidikan Politik Masyarakat Jakarta Lemah

Oleh: Moses Douw

Berdasarkan peraturan, hanya partai politik yang memiliki 22 kursi atau lebih di DPRD Jakarta yang dapat mengajukan kandidat. Partai politik yang memiliki kursi kurang dapat mengajukan calon hanya jika mereka telah memperoleh dukungan dari partai politik lainnya. 

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (dikenal sebagai "Ahok") mencalonkan diri sebagai petahanan bersama dengan Djarot Saiful Hidayat. Selain itu, mantan perwira TNI Agus Harimurti Yudhoyono bersama dengan Sylviana Murni, serta akademisi dan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Anies Baswedan juga mencalonkan diri bersama dengan Sandiaga Uno. 

Berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 2015 Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tahun 2017 DKI Jakarta melaksanakan Pilgub secara serentak. Sesuai jadwal KPU Pilgub dilaksanakan pada 15 Februari 2017 dan Ahok-Djorat menang atas Pilgub Jakarta, namun munculnya opsesi untuk melaksanakan Pilgub ulang atau menghasilkan Pilgub gelombang kedua pada tanggal 19 April 2017 akhirnya Anies-Sandi menang.

Pemenang resmi Pilgub DKI Jakarta  Ahok-Djarot telah dinyatakan unggul oleh seluruh lembaga survei melalui proses hitung cepat di Jakarta.  Berdasarkan analisis suara pada Pilgub pertama tanggal 15 Februari 2017, data juga menunjukkan bahwa, suara Agus turun hampir 4% dan posisinya jatuh ke posisi terbawah. Suara Anies terus mengalami kenaikan hingga posisi kedua dan hanya berselisih 2% dari suara Ahok. 

Sedangkan Pilgub DKI Jakarta putaran kedua tanggal 19 April 2017 Anies-Sandi menang dengan suara terbanyak 57, 53 %  dan Ahok-Dijorat 42,47%. Kemenangan Anies-Sandi sudah sah namun, ada rekasi, pendapat dan tanggapan terhadap kemenangannya, enta dari luar negeri maupun dalam Negeri.

Pendapat Publik Atas Kekalahan Ahok

Pasca Pilgub DKI Jakarta 2017 Anies menang pertempuran dengan Ahok, sehingga ini menjadi perhatian Publik secara Nassional dan Internasional. Mengapa? Tentunya Ahok memiliki kepemimpinan dan juga sebagai tokoh yang tak kenal adanya korupsi di negeri ini.

Dari kebanyakan media dan Masyarakat sangat meinyinggung adanya sentimen politik yang dimainkan oleh Anies dalam agama, sehingga beberapa media asing menyinggung juga bagaimana Anies sebagaimana telah merangkul seluruh warga Jakarta untuk memilih berdasarkan Agama dominan di Jakarta. Hal ini juga, di publikasi lewat media di Negara Islam di Al Jazeera bahwa  Ahok kalah sebab penistaan terhadap Agama dan Anies menang dengan Kampanye Agama terhadap Ahok. 

Kekalahan Ahok dan Kemenangan Anies Baswedan, masyarakat, NGO dan media asing itu di kategorikan dalam sebuah perminan yang dikaitkan dengan permasalahan Agama, Ras dan suku. Seperti Ideologi Politik vs Ideologi Sembako yang di lansir di Media Republika

Dimana Kematangan Pendidikan Politik masyarakat Jakarta.

Dalam hal ini, saya sangat prihatin dengan proses demokratisasi yang sangat buruk di Indonesia ini, khususnya di Jakarta. Jakarta merupakan pusat dari Negara Indonesia dan Jakartalah yang memberi pemahaman negatif kepada seluruh Indonesia. Mengapa? Tentunya kita pelajari selama ini dalam proses PILGUB Jakarta bahwa kemandirian dalam memilih tak ada dan sangat lemah.

Dalam proses Demokratisasi di Indonesia yang sangat benar adalah dimana masyarakat bebas untuk memilih dan di Pilih, berdasarkan asas JURDIL dan LUBER. Itulah yang mana dasar untuk membentuk tulisan ini. Mengapa? Dalam pesta demokrasi yang terjadi di Jakarta sangat di arahkan secara feodal dan secara paksaan. Dan secara umum dikatakan bahwa adanya pemaksaan pemilih dalam sebuah ideologi.

Tergabung dan digabungkanya masyarakat kedalam Ideologi sangat disayangkan sebab, memperlambat terjadinya proses demokrasi yang demokratis. Dan hal ini, membuat masyarakat Jakarta menjadi penumpang yang di dayung 1 orang.

Dalam keadaan yang terguyung-guyug dalam berbagai Ideologi ini masyarakat merupakan ide secara demokratis untuk mandiri dalam pemilihan. Maksudnya bahwa mempelajari dengan saksama pemimpin yang baik dalam Debat politik, Kewibawaan, Pengalaman, dan kriterianya.  Bukan kita pilih berdasarkan Ideologi apapun. Inilah yang kemudian di sebut Penyebab dari Lemahnya Kematangan Pendidikan Politik di Jakarta.

Yogyakarta-Kaliurang, 23 April 2017

Ini 5 Patologi Sosial Membuat Masyarakat Papua menjadi Ketergantungan

Oleh: Moses Douw

Patologi merupakan cabang bidang kedokteran yang berkaitan dengan ciri-ciri dan perkembangan penyakit melalui analisis perubahan fungsi atau keadaan bagian tubuh. Ahli patologi anatomi membuat kajian dengan mengkaji organ sedangkan ahli patologi klinik mengkaji perubahan pada fungsi yang nyata pada fisiologi tubuh. Patologi secara umum, kajian terhadap masalah, merupakan luas dan kompleks lapangan ilmiah yang berusaha untuk memahami mekanisme, dan penalaran berdasarkan teori patologi berlandaskan masalah yang akan di kaji. Wikipedia.com

Berdasarkan Wikipedia Masyarakat merupakan sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.

Pada dasarnya masyarakat pada umumnya pun merupakan individu-individu yang terbentuk dalam sebuah wadah yang terstruktur sebagai mestinya, berlandaskan pada kebiasaan dan adat yang sudah ada. Kemudian   sebuah , istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

Masyarakat Papua yang terkelompok dan terstruktur secara kredibel berdasarkan adat dan budaya setempat ini, dengan perkembangan modernisasi, dan struktur sosial di Indonesia khususnya di Papua, terjadilah masyarakat Papua sebagai pengidap patologi sosial.

Penyakit yang sedang menyerang masyarakat Papua, pada halnya penyakit modern istilahnya bahwa penyakit yang dikembangkan oleh luar. Proses perkembangan masyarakat Papua pada sebelumnya, bersatu padu dengan adat isti adat dan kebiasaan masyarakat serta ekonomi politik, ekonomi budaya yang secara sederhana telah terstruktur.

Namun pada proses perkembangan dengan keadaan sosial budaya, ekonomi politik berlangsung di Papua selama ini. Kebudayaan baru dan modernitas yang terstruktur ini sangat bertentangan dan juga menghancurkan kebiasaan masyarakat Papua yang sebenarnya. Misalnya masyarakat Papua sebelum di aneksasi dengan Indonesia sangat menyatu dengan kebiasaan yang ada seperti: budaya kerja, budaya berpikir dan budaya mengadaptasi. Budaya dan kebiasaan masyarakat Papua dikembangkan sebagai filosofi hidup, yang sebagaimana dasar hidup mereka. Pada masa kini hanya menjadi catatan bagi generasi penerus bangsa Papua. Kebiasaan masyarakat ini sangat dipertanyakan dan disayangkan, tak seperti yang sebelumnya.

Oleh karena itu, masyarakat Papua terjangkit dengan beberapa patologi (penyakit sosial). Patologi yang dihadapi ini sangatlah kompleks sehingga penulis ingin memijit patologi sosial, lebih pada patologi yang mengubah masyarakat Papua menjadi masyarakat ketergantungan yakni, sebagai berikut:

1. Togel dan Penjudian

Togel adalah salah satunya permainan yang sangat mendarah daging dan di idamankan oleh masyarakat Papua adalah Togel. Situs permainan togel dari beberapa negara yakni, Syedney, Kamboja, Singapure, Hongkong. Beberapa negara ini, mengeluarkan anggka berdasarkan nomor sebagai tebakan. Pelanggang selalu mengeluarkan uang untuk memasang nomor yang akan di keluarkkan dari situs tersebut.

 Lagi pula masyarakat Papua mereka selalu memasang nomor untuk menebak, tak lupa juga untuk memasang nomor di kenakan uang. Khususnya untuk nomor sering memasang 1 nomor dengan harga minimal Rp:  5.000 (lima ribu), sedangkan angka di pasang dengan minimal 5 pula.

Tak hanya togel, masyarakat Papua pun selalu melaksanakan kegiatan perjudian antaranya Dadu, Kartu Remi dan Gaple. Permainan dadu, remi dan gaple ini sering dimainkan oleh masyarakat dengan memasang uang yang lebih dari Rp: 50.000 ribu.

Permainan ini sangat membuktikan bahwa penulis pun ikut melihat langsung ke beberapa daerah yakni: Jayapura, Nabire, Timika, Dogiyai, Deiyai dan Manokwari. Dan saya yakin bahwa pasti di setiap daerah di Papua terjadi seperti demikian. Keadaan masyarakat sangat terjerumus dengan jenis permainan ini. Masyarakat Papua pada umumnya tak ada kegitan lain, di setiap harinya selain bermain Togel dan judi kartu, khususnya yang sudah radikal dengan permainan ini. Perempuan pun ikut bermain. Waktu sehari pun berani berkorban hanya demi Togel dan Judi.

 Pekerjaan yang sebenarnya masyarakat lakukan telah tertinggal dan tak bisa masyarakat Papua menanggulagi. Kebiasaan masyarakat Papua seharunya bekerja untuk kebutuhan dasar dalam keluarga pun kemudian bertambah bergantung ke manusia lainya. Dilapisan masyarakat Papua sedang bermunculan dengan ketergatungan pada pegawai di sekitarnya dan kepada Togel dan Judi.

Sistem peredaran uang pun meraja dalam kalangan masyarakat Papua, sehingga permainan ini benar-benar telah mengubah masyarakat Papua dalam dunia instan.

2.   Pemilukada Pesta Uang

Demokrasi secara umum menggambarkan bahwa bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi membuka warga negara berpartisipasi dalam proses demokratiasi, secara langsung dan melalui perwakilan. Demokrasi memberi ruang untuk setiap warga negara berkreatif, berintraksi, bersuara, berpendapat, dan berhak untuk memilih dan dipilih. Dalam pemilihan umum dan daerah setiap orang bebas untuk memilih serta di pilih, tanpa ada larangan.

Namun pada, prosesnya tak berjalan sesuai dengan apa yang sebenarnya atau tak berjalan berdasarkan hukum serta tata aruran yang mengacu pada pemilihan yang berlandaskan Luber dan Jurdil. Mengapa? Tentunya kita kenal bahwa dalam Pemilukada selalu saja terjadi Politik Uang.

Pesta uang dikembangkan dari patologi pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum tingkat pusat. Penyakit yang tercipta dalam pemilukada merupakan money politik atau berpesta pora dengan uang. Pesta uang adalah dimana kandidat yang sedang dicalonkan sering melakukan money politic secara besar-besaran dalam wilayah pemilihanya. Sering saja menimbulkan sifat pembangunan daerah yang buruk, dengan perilaku money politic.

Oleh karena adanya, politik uang atau pembagian uang kepada masyarakat dimana adanya pemilukada, menimbulkan masyarakat Papua tergantung kepada pemerintah dan pejabat. Akhirnya banyak terjadi permohonan-permohonan yang masuk di kantor pemerintahan.

3.   Pilih Kasih

Dalam kehidupan berbangsa, setiap suku dan bangsa di Papua memiliki cara hidup dan sistem kehidupan yang sangat unik. Hal ini, disebabkan dengan adanya keadaan daerah Papua yang sangat sulit untuk di jangkau antar kampung. Lagi pula tak lepas juga dari suku dan filosofi hidup yang telah mendasari hidup suku-suku di Papua.

Dan pula masyarakat Papua secara umum merupkan kulit hitam manis dan fisik masyarakat Papua sangat kuat sebab tiap hari hanya bekerja, itupun juga pada sebelumnya. Salah satu sumber kekuatan masyarakat Papua adalah kerja untuk kebutuhan primer dalam keluarganya. Istilahnya bahwa masyarakat Papua akan hidup apabila berusaha dan bekerja keras.

Dengan perbedaan dari seluruh suku itu hanya sebuah sikap yang sangat idetik antaranya, perasaan kasih. Kasih telah mendarah daging dalam masyarakat Papua. Pesaraan kasih terhadap keluarga dan seseorang paling mendalam. Namun dalam perasaan itu, terdapat tipologi yang di kemukakan Penulis yakni kasih itu memberi, kasih itu sabar, kasih itu perasaan yang merasakan kehidupan orang lain, kasih itu murah hati dan lainya. Dalam hal ini, masyarakat Papua memiliki sikap dan penyakit  perasaan murah hati, istilah dalam prakteknya adalah memberi, menolong, penyayang, pengasih, baik hati, dan  lainya.

Oleh karena itu, dalam prakteknya sering saja kita lihat bahwa adanya perasaan kasih dan baik hati terhadap sesama di masyrakat Papua. Secara khusus dalam berbagai kegiatan pemerintahan di Papua selalu salurkan uang kepada masyarakat Papua. Uang yang disalurkan pun juga sangat besar jumlahnya. Enta dari mana uang itu di dapat?

Kemudian bantuan sosial dalam hal ini juga dari Dinas Sosial  dari seluruh kabupaten di Papua sering melakukan pembagian secara pilih muka atau pilih kasih. Sangat jelas bahwa dalam pembagian dana bansos tidak berdasarkan asas efisiensi. Dengan demikian, hal ini dipandang sangat kecil namun sangat mengubah kebiasaan masyarakat Papua pada umumnya.

4.   Bantuan Sosial Berupa Makanan

Bantuan sosial adalah bantuan prioritas atau kewajiban pemerintah daerah di Indonesia, khususnya di Papua. Papua memiliki daerah yang sangat sulit untuk mendapatkan pelayanan publik yang sangat demokratis. Hal ini di sebabkan dengan keadaan wilayah yang sangat sulit untuk di jangkau masyarakat Papua. Disinilah masyarakat Papua mempertahankan keberadaan meraka sebagai orang asli Papua yang memiliki makanan, minuman, obat obatan, serta kebutuhan lainya dari alam Tanah Papua itu sendiri.

Namun pada proses perkembanganya, Papua tanah yang indah itu di petak petakkan oleh pemerintah Indonesia dan para elit politik. Sehingga pada saat ini Papua yang dahulunya merupakan satu provinsi dan beberapa kabupaten, kini telah dimekarkan beberapa daerah yakni: Provinsi Papua memiliki 26 kabupaten dan Papua Barat 13 kabupaten. Maka jumlah keseluruhan kabupaten di Papua dan Papua Barat adalah 42 Kabupaten.

Dari gambaran diatas ini, membuktikan bahwa jumlah bantuan sosial pun semakin meningkat di setiap daerah, enta itu di perkotaan atau di pedalaman. Bantuan sosial yang dimaksudkan adalah bantuan berupa makanan, minuman, pakaian, dan uang. Bantuan sosial dengan hal seperti demikian akan berakibat kepada masyarakat Papua. Dampak negatif  yang sangat luar bisa dibandingkan denga dampak posifif. Mengapa? Tentunya masyarakat Papua akan merasa puas dengan bantuan sehingga akan muncul konsumen tanpa produktif atau konsumen instan. Pada dasarnya masyarakat Papua merupakan dasar hidup yang mendasar seperti masyarakat produktif.

Sikap dan bantuan ini sangat disayangkan sebab pemerntah daerah telah mengubah masyarakat Papua menjadi masyarakat penikmat instan. Bantuan sosial ini masuk akal apabila bersifat membagun atau melesatarikan budaya setempat. Dan pada dasarnya, salurkan bantuan sosial berupa budidaya, ternak atau bantuan lain yang bersifat masyarakat Papua menjadi masyarakat produktif.

5.   Dana Desa dan Uang Gelap

Pada akhir Tahun 2013 pemerintah pusat berusaha memperhatikan kembali desa, dengan hadirnya ideologi tentang Desa Membangun Indonesia. Atinya bahwa membangun Indonesia dari luar ke dalam atau membangun Indonesia dari desa ke kota.

Tak hanya itu, sisi gelap yang selama ini di sembunyikan dari UU Desa No 6 Tahun 2014 adalah bagaimana menjamin desa berdasarkan pengkuan (bukan desentralisasi) demi mempertahankan NKRI. Sehingga menyalurkan dana desa sebesar 1 miliar untuk satu desa.  Hal ini berkecimpung untuk membangun desa. Namun, pada prosesnya tak berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Enta itu, salahnya pendamping atau siapa?

Masyarakat Papua dan perangkat desa di Papua sering berpikir bahwa uang itu di bagi untuk bagi setiap KK (kepala keluarga) dan setia orang. Tak hanya itu, dana milayaran ini di boros juga dari BPMK kabupaten dengan alasan kelancaran adminitrasi. Sehingga apa yang di harapkan dari Pemeritah Pusat ini sering di bantai dari peringkat desa dan daerah. Mengapa? Karena uang Milyaran ini untuk pembagian berasarkan KK dan Individu tanpa memikirkan pembangunan dan pemberdayaan masayarakat Papua itu sendiri.

Penulis pernah membuktikan di Lapangan bahwa adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa itu. Dana desa diolah untuk berfoya foya dengan masyarakatnya itu sediri, tanpa membuat kegiatan yang sangat memproduktifkan masyarakat desa. Sehingga ketergantunggan masyarakat terhadap Dana desa semakin meningkat secara pelan, sehingga dengan sendirinya akan terkikis budaya dan kebiasaan mereka.

Tak hanya demikian, selain dari dana desa masyarakat Papua menerima dana tak terduga. Uang  yang dibagikan itu sangat  tidak jelas, bahwa uang itu bersumber dari dari Dinas apa dan dari intansi apa? Ada beberapa masyarkat di Desa Diyai Kabupaten, Deiyai bercerita bahwa adanya pembagian uang di Ibukota Deiyai di Waghete secara diam-diam. Untuk menerima itu harus berdasarkan tanda tangan, janji dan sumpah bagi penerima uang itu. Penulis yakin bahwa, pembagian uang itu sangat membunuh kebiasaan masyarakat serta tak memberdayakan masyarakat melalui kegiatan bermanfaat yang lainya.

Oleh karena itu, penulis juga sangat terharu dengan keadaan seperti demikian sehingga penulis pun memetak-metakan kedalam beberapa poin demikian. Kebiasaan suatu bangsa akan tetap teguh apabila kebiasaan itu terus untuk melestarikan dan juga mempunyai jiwa untuk selalu mengubah masyarakap Papua demi mempertahankan apa yang kita miliki pada sebelumnya khusunya dalam budaya, ekonomi dan politik.

Tak hanya rasa cinta terhadap tanah air tetapi jiwa bertindak benar untuk masyarakat Papua adalah orang yang membentuk masyarakat Papua untuk mempertahankan kebiaasaan masyarakatnya.

Sebab itu, seiring dengan perkembangan Tanah Papua dalam bingkai NKRI, maka penulis pun menyarankan dan memberi solusi kepada pihak yang berwenang dalam penaganan yakni: 1) Membangun masyarakat  Papua dengan koperasi; 2) Memberdayakan masyarakat Papua yang tak mampu; 3) Memberdayakan Kepala Keluarga dengan bantuan produktif; 4) Membuka BUMDes untuk desa kurang mampu; 5) Memberayakan mama Papua dengan Pasar mama Papua yang layak; 6) Menggantikan bantuan berupa makanan dengan ternak atau bantuan alat kerja; 7) memberdayakan Keluarga di Papua dengan budidaya; 8) Membangun desa dengan potensi yang ada; 9) Kepolisian stop bandar Togel dan harus tutup togel; 10) Stop memberikan berdasarkan kasih tetapi memberi dengan hal yang membangun; 11) Pemerintah dan Intelpol harus hentikan pembagian uang secara gelap-gelap; 12) Pendamping dana desa harus kerja berdasarkan aturan dan harus mendampingi kepala desa atas tugas Negara  dan; 13)  Panwas pemilihan kepala daerah dan KPU harus bekerja keras untuk memberi sosialisasi pemilihan kepala daerah yang bersih berdasarkan asas JURDIL dan LUBER kepada masyarakat Papua.

Persoalan ini sangat muda untuk diatasi sebab dana pun sudah ada di daerah dan tak ada hambatan untuk mengatasi beberapa masalah yang membuat masyarakat Papua menjadi kertergantungan ini.

Penulis adalah mahasiswa Papua kuliah di Yogyakarta