Yesus: Tokoh Politik

Oleh: Moses Douw

Ilustrasi/menongko/ Moses Douw

Konsep tulisan kali ini berawal dari bagaimana Yesus memperjuangkan Politik  kebenaran dan kebebasan. Pembaca sekalian yang sangat Radikal dengan kontra Tulisan ini, saya pikir tulisan ini hanya merupakan tulisan yang bagaimana menuliskan berbagai kisah perjuangan Yesus dalam hal ini Keadilan dan kebenaran di Tanah sucinya, dikarenakan sehingga saya sangat memilih judul demikian, sebab seorang melakukan kontra terhadap keburukan menuju kebaikan adalah suatu permainan politik atau suatu seni yang mengukir dalamnya. Sehingga saya menyerukan kepada Pembaca agar jaga sikap dalam mengartikan Judul ini.

Dalam sejarah pokok orang israel merupakan beberapa fase yang pernah dilewati sebagai sebuah pemerintahan dengan kekuasaan berdasarkan monarki atau Kerajaan. Pada dasarnya terbentuknya kerajaan di Israel,  lahir dari Masa Prakerajaan hingga post kerajaan.  Dalam pandangan kerajaan mereka sebagai suatu masyarakat kesatuan yang tinggal dan mempunyai  keyakinan bahwa mereka hidup dan berkuasan di bawa pengawasan Allah, Ketika israel itu menjadi kerajaan sekitar 13 Seb. Masehi.

Ketika observasi mengenai kehidupan masa lalu Israel sangat sulit untuk menemukan hanya saja kita kenal dalam Alkitab Keluaran yang bisa membahas mengenai Bangsa Mesir yang menperbudak bangsa Israel. Sejak itu juga suku Isreal terlahir sebagai suku yang solid antar sesama mereka dan membangun Fraternal dalam kerajaannya. Pada dasarnya suku Israel ini pernah melewati tiga fase yang dikenal oleh dunia historis yakni Israel kuno, Israel Kerajaan dan Israel pembuangan.

Dengan banyak tantangan yang di hadapi serta berbagai masalah sehingga terbentuk klan familiar atau solid antar suku Israel untuk membangun suatu kerajaan yang kokoh demi mempertahankan berbagai terobosan atau intervensi dari luar. Kemudian yang menjadi ciri kas dari pengalaman perjuangan suku Israel dengan politik dengan memperlihatkan kehebatan dalam mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat di Dunia. Latar belakang terbentuk negara Israel berawal dari berbagai penindasan sehingga negara Israel menjadi fundamen keadilan dalam  negaranya dan tak ada peindasan antar negara dan masyarakat.

Dalam sejarah Bangsa israel yang tua ini, mereka mempunyai dua tempat yang sangat dikagumi sebagai tanah mata pencaharian. Yang kini dikenal kedua daerah itu adalah Yudea dan Galilea. Sehingga daerah ini dijuluki  sebagai daerah tak murni, sebab daerah ini terintervensi dengan daerah lain sehingga siapa saja melakukan asimilasi dengan suku diluar Suku Israel. Sehingga terjadi banyak diskriminasi antar orang yahudi itu sendiri.

Kemudian kelahiran Yesus saat itu, sementara dibawa kaisar Agustus yang diperkirakan  sejak 6 Sebelum Masehi.  Sementara saat kelahiran Yesus dihubungkan dengan suhu politik di Palestina. Keadaan politik di Palestina yang sangat mencolok sehingga israel membentuk 2 kubu perlawana terhadap kekuasan politik Romawi. Yang dikenal hingga kini adalah kelompok Zelot dan Sicarii. Muncul kedua organisasi ini dengan tujuan agar mengusir berbagai ketidakadilan diatas tanah Palestina. Dalam kedua gerakan tersebut ikut serta juga murid Yesus yang namnya Simon Petrus. Seingga hal ini membuat Pilatus menuduh Yesus adalah anggota dari Kedua Organisasi Perlawanan itu. Namun, tuduhan itu Yesus di tolak dan memposisikan diri Yesus bukan sebagai Angota Kelompok itu.

Yesus mengamati keadaan di Tanah pemberihan Allah ini menjadi tanah pembantaian, Pemerkosaan, penindasan antar kelas sosial sehingga Yesus dengan pewartaannya tentang Kerajaan Allah, ini memancing reaksi orang untuk mengikutinya dalam hal ini salah satu organisai tadi Zelotisme menjadi pastisipan dalam mengikuti Ajaran yang Yesus Wartakan. Hal ini secara tidak langsung Yesus Mengusir berbagai Bangsa penjajah dan menjadikan Tanah Yahudi sebagai tanah yang diberikan oleh Allah untuk mewartakan Kebenaran. Ketika Yesus diikuti oleh kelompok Zelotisme ini Yesus Kecam karena organisasi ini adalah organisasi yang sangat  berlawanan dengan pemerintah saat itu. Dengan tujuan agar Yesus memperjuangkan dengan tak adanya bebagai organisasi yang ikut gabung dalamnya. Agar tak ternodai dengan ajaranya.

Menurut Yesus kerajaan Allah adalah kerajaan yang berasal dari Allah. Kerajaan Allah ini tak terintrvensi dengan berbagai praktek Politik di saat itu. Yang dimaksud Yesus dalam kerajan adalah kerajaan yang penuh damai dan cinta kasih terhadap sesama manusia.  Yang pada intinya bahwa Yesus melawan dengan adanya kerajaan yang penuh ketidakadilan dan hadirkan kerajaan Cinta Kasih kepada sesama sesuai dengan ajarannya.

Berdasarkan uraian yang cukup jelas ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Pilitik yang Yesus perjuangkan adalah berdasakan Ajaran Kerajaan Allah. Tetapi Yesus tidak tergabung dalam organisasi politik yang saat itu berkuasa antara Zelotis dan Sicarii, dan partai Politik lainya. Tetapi Yesus hanyalah menjadi Tokoh Politik yang memperjuangjan tegaknya kerajaan Allah. Tetapi dengan adanya perjuangan sangat panjang yang ia jalankan, selama pejuang pembela kebenaran maka beberapa yang Yesus pernah perjuangkan adalah sebagai Berikut:

Pertama: Yesus sangat mengecam dengan adanya status Politik dan Agama. Yesus sangat antusias dengan sikap Satus Quo dalamanya Yesus menentang orang kelas atas agama, Politik, dan Sosial yang pada intinya orang kelas atas memandang orang kelas bahwa rendah. Hal ini terbuki juga bahwa bisa dikatakan Yesus juga pencetus Komunis secara tidak langsung. Karena ciri-ciri pejabat dan orang kelas atas pada dasarnya orang munafik yang suka hanya menindas orang kelas menengah bawa dan kelas bawa.  Secara langsung Yesus sanga menentang ketidakjujuran dan ketidakbenaran. Dan Ia memperjuangkan Keadilan dan Kebenaran dalam Hidup Mereka. Kenapa Yesus melawan status Quo karena Yesus sangat tidak senang dengan adanya kelas sosial atas yang menindas kelas bawa.

Kedua: Sementara Yesus memperjuangkan Status Quo, Yesus juga tak senang juga dengan adanya orang miskin, orang tak mampu. Sehingga Yesus juga memperjuangkan keadaan orang miskin agar mereka juga hidup sejahtera.  Hal ini dalam bahasa Latinya adalah  Bonum Comunne yang pada artinya: tidak boleh ada orang miskin, manusia tidak boleh dimarjinalkan oleh kelas atas, berdasarkan perjuangan Yesus yang memperjuangan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengan dan lainya.

Ketiga: berdasarkan hukum dan berbagai penindasan atas masyarakat di Israel yang selalu tidak adil antara pejabat romawi dan warganya. Maka Yesus adalah salah satu orang   yang memperjuangkan bagaimana Yesus memposisikan dirinya untuk berjuang demi keadilan dan kebenaran. Dia memperjuangkan Hukum Taurat yang dimaut dalam Alkitab, (Matius 5:18-19). Dengan itu Yesus berpandangan bahwa Politik itu bukan seni mesin tetapi seni untuk Pelayanan. Atau berpolitik agar orang lain dilayani agar mereka juga sejahterah.

Keempat: Perjuangan yang kini diperuangkan dinegara-negara adalah pernah dilalui oleh Yesus di Tanah Sucinya. Yang diperjuangan Yesus adalah Gerakan Kasih sayang. Dari pandangan Yesus bahwa gerakan kasih sayang ini adalah gerakan paling dasar dalam cinta kasih antar sesama manusia. Gerakan ini dilain sisi adalah gerakan tanpa Kekerasan. Yang pada dasarnya perubahan disuatu daerah berdasarkan cinta kita terhadap suatu daerah.

Yesus Tokoh Politik Inspiratif

Yesus adalah seorang Tokoh Politik yang kurang dikenal oleh orang” didunia ini. Tetapi yesus itu orang dikenal ketika tekstual yang dibacakan dan dikotbahkan di suatu gereja didunia ini. Konsepan yang berkaitan perjuangan Yesus dalam hal ini memperjuangkan kebenaran dan keadilan dimasa kerajaan romawi ini tak pernah diketahui sebagai sebuah ilmu politik yang harus orang dipelajari dalam pemerintahan masa kini. Secara sederhana apa yang perjuangkan oleh Yesus kita ketahui diatas maka dengan itu. Ketika Penulis melakukan observasi, ada beberapa pejuang atau pemimpin Besar di dunia ini yang sangat hampir sama dengan Perjuangan Yesus saat itu. Yang kini kita kenal salah satunya adalah Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, dan Evo Morales serta sebagainya. Penulis berpikir perjuangan Afrika selatan yang diperjuangan bagaimana melawan Apartehid atau kadang disebut dengan Perjuangan tanpa Kekerasan. Perjuangan seperti demkian sangat identik dengan perjuangan Yesus saat itu. Kemudian, hal yang paling penting adalah tak harus melakukan kekerasan. Ini bukan hanya dalam sebuah perjuangan melainkan dalam sebuah Birokrasi Politik pun demikian berdasakan teori Politik Yesus. Sebab Yesus pernah katakan bahwa “Politik itu Pelayanan” dalam artian bahwa pelayanan tidak melihat dari latar belakang seseorang atau berdasarkan teori Politik Dinasti. Berdasarkan sejarah yang diteliti dari zaman ke zaman ini, Yesus bukan saja Tokoh dalam Agama. Agama kini sangat radikal dengan Yesus itu hanya tokoh agama kristen namun, Ia adalah tokoh yang bisa menjadi guru bagi dunia pemerintah dan kerajaan, seperti Yesus Guru Besar Bagi Mahatma Gandhi.

Penulis pernah observasi terkait berbagai perjuangan oleh Mahatma Gandhi, ternyata seorang Mahatma pernah belajar tentang perjuangan Yesus pada zaman dahulu serta memperaktekannya di Negaranya sendiri. Sehingga Mahatma juga memerdekan orang atau tanah leluhurnya dari penindasan kaum kolonial atau kaum yang berkuasa (borjuis). Sebab itu, Yesus sebagai Tokoh politik yang perlu kita pelajari sebagai bahan pembelajaran dalam perjuangan di setiap daerah meskipun itu dalam pemerintahan maupun kerajaan. Maka dia datang bukan untuk membebaskan bangsanya tetapi bagaimana kita mengikuti jejak perjuangan Yesus sesuai dengan keadaan dan situasi daerah kita masing-masing.

Perlunya Yesus dan Gerakan di Papua

Papua yang kini dikenal dengan Pulau emas ini kadang  menjadi gula sehingga semut orangge dan hitam dari berbagai negara datang berbondong-bondong dengan tujuan agar mengambil atau mengusap gula yang ada didunia Timur itu. Gula yang tidak di jaga baik dan diatur baik pasti diambil dan diusap secara ilegal oleh semut merah dan orangge. Itu merupakan ilustrasi semut dan gula. Sedangkan untuk Papua bagaimana? Sementara yang terjadi Papua tidak adanya Gula yang diatur oleh sendiri. Sehingga apa yang harus dibuat oleh pengatur Gula disekitarnya.

Dalam tulisan ini dengan berani mengatakan bahwa Papau merupakan pulau yang mayoritas orang kristen. Menganut kekristenan secara radikal ini tidak ada yang mempelajari bagaimana dan mengapa kita menganut Agama demikian serta apa dan siapa sosok seorang Yesus dalam dunia agama, sosial dan politik secara berpisah. Ketika kita hanya menganut itu sama halnya dengan Doublepolitic atau penganut dipolitisi berkalilipat.

Ketika adanya agama kristen di Papua yang berakar di isreal ini, tak pernah menciptakan seorang sosok Yesus di Papua. Yesus di Papua adalah menciptakan seorang yang jujur, partisipasif, dan berani. Demi memperjuangkan hak orang asli Papua itu sendiri. Atau dalam pemerintahan daerah yang dilalukan adalah bagaimana Politik Pemerintahan daerah Papua yang memang benar-benar melayani masyarakat berdasarkan dengan teori pelayanan yang baru yakni dengan Pelayanan pemerintah yang baik (good governance). Hal ini pemerintah tidak melakukan penindasan dan perampokan terhadap tanah rakyat, tetapi pemerintah bagaimana membangun dan meperhatikan semua lahan yang mereka punyai.

Papua yang merupakan dua kubuh politik ini perlunya kita ketahui yakni pro Papua merdeka dan Kontra Papua merdeka. Yang penting dan yang perlu di Papua adalah pro terhadap Papua Merdeka, sebab semenjak Papua masuk kedalam Indonesia hingga kini tak ada Perubahan di Papua dari berbagai aspek kehidupan di Papua. Yang terjadi hanya rusuh, terbentuk kelas menengah di Papua, ketidakadilan, dan penindasan antar kelas sosial di Papua. Hal ini yang perlu dilawan berdasarkan ajaran yang pernah disampaikan oleh Yesus dengan perjuangan yang ia lakukan di tanah sucinya.

Oleh sebab itu, Papua sangat membutuhkan orang asli yang menganut Agama Kristen (agama lain juga) sebagai mewakili dan melanjutkan perjuangan yang Yesus praktekanya.  Perjuangannya melandaskan sebuah tekstual yang mengandung arti fundamental di saat itu, yakni membentuk kerajaan Allah di tanah sucinya dan ajaran Allah. Itulah yang menjadi dasar dalam perjuangan Ia pada saat itu. Penulis sangat bangga apabila Papua merupakan orang yang bisa melawan ketidakadilan, membangun dan menjadikan Papua sebagai Tanah Suci. Lahirnya orang seperti Yesus di Papua tidak harus intervensi dari kubuh Politik namun dengan begitu bisa melakukan monofight, atau perjuangan tanpa intervensi politik. Papua jangan dijuluki sebagai tanah damai apabila belum juga selesai masalah keadilan, pembangunan soial dan lainya. Bila, Papua merupakan orang bisa mengerakan seperti Yesus maka pentingnya membentuk Papua tanah yang damai.

Moses Douw / Praktikum/ Purworejo

Referensi:

-----------------. 2011. Monarki Jogja Inkonstitusional. Jakarta. Kompas

M.Ag. Purnomo, Agus. 2009. Ideologi Kekerasan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

CSSR. Mali, Mateus. 2014. Konsep Berpolitik Orang Kristiani. Yogyakarta. Kanisius

Siapa Evo Morales dan Bagaimana Perjuangannya?

Dia adalah Evo Morales. Kemenangan Evo di Pemilu tahun 2005 cukup menggemparkan. Betapa tidak, Ia berhasil menyingkirkan Jorge “Tuto” Quiroga, orang kaya yang pernah jadi Presiden Bolivia tahun 2001-2002. Sementara Evo hanya anak keluarga miskin dan pemimpin serikat petani Coca.

Begitu jadi Presiden, nama Evo berkibar ke berbagai penjuru dunia lantaran keberaniannya menasionalisasi sejumlah perusahaan asing yang sudah berabad-abad menghisap kekayaan alam negerinya. Dia juga berdiri tegak dan bersuara lantang menentang proyek imperialisme di Amerika Latin.

Masa Kecil

Evo lahir tanggal 26 Oktober 1959, di komunitas kecil bernama Isallavi, di Orinoca, provinsi Sud Caranas, Departemen Oruro. Ayahnya, Dionisio Morales Choque, hanyalah seorang petani miskin. Sedangkan ibunya bernama Maria Mamani. Kedua orang tuanya sudah mangkat.

Evo lahir di tengah kemiskinan. Tanpa pertolongan dokter, apalagi rumah sakit. Dari 7 bersaudara, hanya Evo dan dua saudaranya—Ester dan Hugo—yang berhasil hidup. “Di Isallavi, kami tinggal di sebuah rumah kecil dengan atap jerami. Sangat kecil. Tidak lebih dari 3-4 meter. Kami menggunakannya sebagai kamar tidur, dapur, ruang makan, dan segala hal,” kenang Evo.

Evo kecil dikenal pekerja keras. Dia rajin membantu ayahnya di pertanian. Dia juga menjadi penggembala Llama (Lama glama), sejenis unta tapi tidak punya bonggol.

Usia 6 tahun, Evo menemani ayah dan kakak perempuannya ke bagian utara Argentina. Di sana mereka bekerja memanen tebu. Evo sendiri sempat jadi penjual es krim. Di sana mereka tinggal 6 bulan, lalu kembali ke kampung halaman.

Evo juga kerap menemani ayahnya ke pasar di Cochabamba. Perjalanan itu ditempuhnya dua minggu dengan berjalan kaki. Dari pengalaman itu, Evo mengenal bagaimana diskriminasi terhadap kaum pribumi. Untuk diketahui, hingga saat itu kaum pribumi dilarang masuk ke kota, sekalipun hanya untuk berbelanja atau jalan-jalan.

Evo kecil juga jatuh cinta pada sepak bola. Ia kerap memainkan olahraga paling populer di Amerika Latin itu ketika sedang menggembala Llama. Bolanya dibuat sendiri dari jerami atau kain yang digulung. Di usia 13 tahun, ia mendirikan klub sepak bola bernama  Fraternidad (Persaudaraan) komunitasnya. Di situ dia menjadi kapten tim, kadang jadi wasit, bahkan jadi manejer tim. Di usia 16, karena kepiawaiannya di lapangan hijau, Evo ditunjuk Direktur teknis untuk seluruh tim sepak bola di wilayahnya.

Menuntut Ilmu

Kendati miskin, Evo tidak ketinggalan dalam soal pendidikan. Meskipun keluarganya dan dia sendiri harus jatuh bangun untuk mencari biaya sekolah. Ketika memasuki SMP, di Unidad Educativa Central Orinoca, ia dan temannya sempat berkunjung ke Palacio Quemado nama istana Presiden Bolivia di Ibukota La Paz. Sayang, mimpinya bertemu Presiden tidak kesampaian karena ditolak protokeler istana. Saat itu, karena kecewa, dia bilang, “suatu hari nanti, aku akan jadi Presiden.”

Untuk membiayai pendidikannya, Evo melakukan segala-galanya: menjadi tukang batu, tukang roti, hingga peniup terompet di acara-acara. Dia menjadi peniup terompet di Band Imperial Royal, yang memungkinkan dirinya berkeliling Bolivia. “Satu kenangan terbaikku sebagai peniup terompet adalah kunjungan ke daerah pertambangan di Potosi. Aku masih 16 tahun, masih remaja dan punya banyak cerita,” kenang Evo.

Sayang, Evo gagal menuntaskan pendidikannya. Tahun 1977, dia mengikuti wajib militer. Ia kemudian ditempatkan di markas militer di Ibukota La Paz. Itu adalah masa-masa krisis politik di Bolivia. Dalam dua tahun saja terjadi lima kali pergantian Presiden dan dua kali kudeta militer, yaitu Juan Pereda Asbun (1978) dan David Padilla Arancibia (1978).

Tahun 1978, Evo meninggalkan militer dan kembali ke kampung halamannya sebagai petani. Namun tragis: badai El Niño datang dan menyebabkan 70 persen pertanian hancur dan 50 persen ternak mati seketika. Karena kejadian itu, Evo dan keluarganya memutuskan pindah ke Chepare, Cochabamba. Di sana mereka berladang dan menanam koka.

Sebagai Petani Koka

Tahun 1980-an, harga koka sedang naik. Selain dijadikan sebagai teh dan obat-obatan, masyarakat Indian sejak 6000 tahun yang lampau punya tradisi mengunyah koka.

Daun koka punya zat stimulan untuk mengurangi rasa lapar, haus, sakit, dan lelah. Tidak hanya itu, daun koka juga berguna untuk mengurangi penyakit orang yang tinggal di daerah ketinggian. Namun, di negeri lain, terutama di AS, daun koka disalahgunakan menjadi kokain.

Harga koka yang tinggi memicu banyak orang Bolivia, terutama pribumi, beralih menjadi petani koka. Koka menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan bagi kaum miskin. Termasuk bagi Evo dan keluarganya.

Selain bertani, Evo juga tetap melanjutkan kegemarannya bermain sepak bola. Karena kerap mencetak gol terbanyak, orang-orang senang berkawan dengannya. Yang menarik, si kulit bundarlah yang mengenalkan Evo dengan organisasi.

Tak lama kemudian, Evo bergabung dengan serikat petani coca—sering disebut cocaleros. Dia ditunjuk sebagai sekretaris urusan olahraga.

Menjadi Aktivis Serikat Petani

Pada tahun 1980an, AS meningkatkan kampanye perang melawan koka. Mereka menekan pemerintah Bolivia untuk membumihanguskan tanaman koka. Sejak itu, pertanian dan perdagangan koka dianggap ilegal. Untuk tujuan itu, AS menggunakan militer lokal untuk membumihanguskan daun koka dan menghajar petani.

Situasi itu berbarengan dengan perubahan politik di Bolivia. Tahun 1980, seorang jenderal kanan, Luis García Meza, mengambilalih kekuasaan melalui kudeta. Tidak hanya memberangus demokrasi, Meza juga sangat loyal pada AS.

Tahun 1981, seorang petani koka di Senda Bayer, Chipiriri, dibunuh dengan sangat kejam oleh tentara Meza. Petani itu disiram bensin dan dibakar hidup-hidup oleh tentara. Evo mendengar kejadian itu. “Itu adalah kejahatan mengerikan. Sejak itu, saya memutuskan untuk berjuang tanpa kenal lelah untuk hak azasi manusia, untuk perdamaian, untuk kedamaian tanah kami, untuk kebebasan menanam koka, untuk sumber daya alam kami, untuk membela kedaulatan nasional kami, untuk martabat dan kemerdekaan rakyat Bolivia,” janji Evo.

Sejak itu Evo aktif di serikat. Dia sempat ditunjuk sebagai sekretaris di serikat lokal. Namun, di tahun 1983, ayahnya meninggal. Gara-gara itu, Evo sempat meninggalkan aktivitasnya di serikat petani koka. Dia banyak bekerja untuk keluarganya.

Tapi itu tidak berlangsung lama. Di tahun 1984, Evo kembali ke serikat. Setahun kemudian, dia mendapat mandat sebagai Sekretaris di serikatnya, San Francisco. Tahun 1988, dia mulai menjabat sebagai sekretaris federasi petani koka. Itu bersama dengan meningkatnya tekanan militer terhadap petani Koka.

Evo makin radikal dan militan. Ia memimpin aksi pendudukan kantor pemerintah, memblokade jalan, mogok makan, pawai, dan aksi jalan kaki, untuk memaksa pemerintah menghentikan pembasmian daun koka. Dalam aksi tersebut, tidak sedikit kawannya sesama petani yang tewas dibunuh oleh militer. Ia sendiri beberapa kali ditangkap dan dipukuli.

Pada tahun 1989, UMOPAR semacam unit patroli mobil untuk daerah pedesaan—menangkap Evo, lalu menyiksanya dan membuangnya ketika dianggap sudah mati. Beruntung, temannya sesama petani berhasil menyelamatkan nyawanya.

Tahun 1994, untuk menaikkan tekanan tuntutannya, Evo memimpin 3000 petani melakukan aksi long-march sejauh 600 kilometer, dari Cochabamba menuju La Paz. Di tengah jalan mereka diserang oleh militer dan milisi. Tetapi militansi petani tidak surut. Begitu sampai di La Paz, mereka disambut oleh rakyat yang menawari petani dengan minuman, makanan, pakaian dan sepatu. Tuntutan petani diterima oleh pemerintah, tetapi tidak dijalankan.

Teror dan ancaman pembunuhan mengejar Evo. “Saya merasakan saat sulit ketika di Eterazama (1997), ketika helikopter DEA (agen pengendalian obat terlarang AS) memberondong kami peluru dan lima orang mati dalam semenit. Di kantor HAM, di Villa Tunari (2000), ada upaya menembakku dengan peluru, tapi gagal, peluru hanya menyerempet saya,” kenangnya.

Menjadi Anggota Parlemen

Tahun 1989, Evo mulai menyadari perlunya menciptakan alat politik untuk merebut kekuasaan politik. Namun, keingiannya itu baru terwujud di tahun 1995, ketika para petani, penambang, dan masyarakat adat sepakat mendirikan Majelis untuk Kedaulatan Rakyat Banyak (ASP) dan Alat Politik untuk Kedaulatan Rakyat Banyak (IPSP). Atau sering disingkat ASP-IPSP.

ASP-IPSP diciptakan sebagai alat politik, semacam partai, untuk merebut kekuasaan politik lokal dan nasional. Tetapi cita-cita itu menubruk tembok. Pengadilan Pemilu Bolivia (semacam KPU) menolak mengakui ASP-IPSP sebagai partai elektoral.

Tetapi Evo tidak mati langkah. Ia kemudian membuat kesepakatan dengan Persatuan Kiri alias Izquierda Unida (IU), sebuah alat politik yang di dalamnya ada Partai Komunis Bolivia (PCB). Di bawah payung IU, anggota ASP-IPSP ikut bertarung di pemilu. Di pemilu lokal tahun 1995, IU merebut 5 walikota dan 49 dewan kota.

Di pemilu nasional tahun 1997, IU membuat gebrakan. Mereka memenangkan 3 kursi parlemen. Salah satunya adalah Evo Morales yang maju dari Chepare. Sungguh menakjubkan, Evo meraih 70,1 persen suara. “Tahun 1997, walaupun sulit dipercaya, saya terpilih sebagai anggota parlemen dengan suara terbanyak di Bolivia,” terangnya.

Dengan menggunakan corong parlemen, Evo bersuara keras menentang pembasmian tanaman koka. Ia juga menolak penggunaan militer untuk merepresi petani koka. Suara kerasnya dari gedung parlemen melambungkan namanya sebagai ‘pejuang petani koka’.

Pendirian MAS

Kendati berhasil menggunakan alat politik lain untuk menjadi anggota parlemen, tetapi cita-cita Evo untuk alat politik sendiri tidak pernah surut. Inilah yang mendasari kelahiran partainya: Gerakan Menuju Sosialisme (MAS).

Ada cerita menarik dan tak terduga dari MAS ini. Untuk diketahui, sistim politik Bolivia sangat menghalangi partai baru untuk berpartisipasi di pemilu. Evo dan serikat petani koka gagal berkali-kali untuk target ini.

MAS ini berasal dari Movimiento al Socialismo Unzaguista (MAS-U). MAS-U ini adalah sempalan dari partai fasis Bolivia, Falange Socialista Boliviana, disingkat FSB). Unzaguista (U) diambil dari nama pendiri gerakan fasis Bolivia, Óscar Únzaga. MAS-U didirikan tahun 1987 oleh David Añez Pedraza, seorang pengusaha dan bekas militer yang anti-pribumi. Jadi, kendati sudah sempalan, MAS-U tetap partai fasis. MAS-U menggunakan warna biru fasisme.

MAS-U terdaftar sebagai partai legal. Namun, ya, seperti kata pepatah: hidup segan, mati tak mau. Tahun 1998, Evo berhasil membuat kesepakatan dengan David Añez Pedraza untuk mengambilalih nama MAS-U. Keputusan ini sempat ditolak banyak aktivis petani, terutama kiri radikal, karena MAS-U identik dengan gerakan fasisme. Kiri radikal, seperti CSUTCB yang dipimpin oleh Felipe Quispe, meninggalkan IPSP.

Evo tetap bergeming. Jadilah nama IPSP-MAS. Sudah begitu, Anez diangkat sebagai Presiden seumur hidup partai. Sedangkan Evo menjadi Calon Presidennya. Evo menekankan, pengadopsian nama MAS hanyalah kebutuhan formalitas saja agar bisa legal dan berpartisipasi dalam pemilu. Ya, sekedar taktik!

Tetapi pengadopsian nama MAS dengan menghilangkan huruf “U”-nya menimbulkan masalah. KPU Bolivia menolak mengakui MAS. Sebab, pergantian nama harus mendapat persetujuan berbentuk tanda-tangan dari cabang-cabang partai; dalam hal ini, cabang-cabang MAS-U. Bayangkan, untuk memenangkan penghilangan huruf “U” ini, Evo dan kawan-kawan harus melobi cabang-cabang MAS-U yang notabene fasis untuk menyetujui penghilangan huruf “U” tersebut. Dan memang berhasil.

Memenangkan Pemilu

Di pemilu lokal pada Desember 1999, MAS hanya meraup suara 3,2 persen secara nasional. Hasil ini hanya menempatkan MAS diurutan ke-9. Saat itu MAS belum begitu diperhitungkan secara politik.

Di tahun itu, pemerintahan yang dipimpin oleh Hugo Banzer, dan kemudian dilanjutkan oleh  Jorge “Tuto” Quiroga, keduanya dari Partai Aksi Demokratik Nasionalis (ADN), meningkatkan kampanye pembasmian koka. Polisi dan militer dikerahkan untuk membumihanguskan perkebunan koka di Chepare. Tidak sedikit petani koka yang dibunuh.

Sebagai anggota parlemen, apalagi mewakili para pemilih yang sebagian besar petani koka, Evo melawan. Ia mengecam pembumihangusan dan pembantaian petani itu. Tak disangka, tindakannya ini dijadikan dalih oleh penguasa melalui partai pendukungnya di parlemen untuk mencabut Evo dari kursinya sebagai anggota parlemen. Komite Etik dibentuk. Dan tak lama kemudian, Evo dicopot dari jabatannya karena dianggap ‘lalai menjalankan tugasnya’.

Bukannya berhasil mematikan langkah Evo, tindakan itu justru kian mempopulerkannya. Dia dianggap pahlawan bagi petani koka. Sejak itu pula MAS makin dikenal sebagai partainya petani koka dan kaum pribumi (masyarakat adat).

Sementara itu, sepanjang 1997 hingga 2003, agenda neoliberal makin deras menghunjam rakyat Bolivia. Pada tahun 2000, atas tekanan Bank Dunia, rezim neoliberal menjual layanan air minum di Chocabamba kepada korporasi raksasa asal California, Bechtel. Akibatnya, tagihan air melonjak 43 persen tiap bulan, jauh dari jangkau keluarga berpendapatan kecil dan menengah.

Situasi itu memicu kemarahan rakyat. Lebih dari 100.000 orang rakyat di Chocabamba, yang meliputi petani, pekerja pabrik, pengangguran, pelajar, kelas menengah, dan petani coca, menggelar aksi protes. Pemerintah merespon aksi protes itu dengan represi: satu orang tewas dan 175 orang terluka. Federasi petani koka dari Chepare, yang dipimpin oleh Evo, bergabung dalam perlawanan. Perlawanan ini, yang kemudian disebut “Perang Air”, dimenangkan oleh gerakan rakyat.

Tak lama kemudian, tepatnya di tahun 2003, protes besar-besaran kembali meledak seiring dengan rencana pemerintahan Sanchez de Lozada (Goni) menjual cadangan gas Bolivia kepada konsorsium Pacific LNG. Dan seperti sebelumnya, pemerintah merespon aksi protes ini dengan mengirimkan tentara: 80 orang tewas dan 500-an lainnya terluka.

Evo dan MAS terlibat aktif dalam perlawanan itu. Bolivia dilanda protes besar-besaran dalam sejarah negeri itu. Hingga, 17 Oktober 2003, Presiden Sanchez de Lozada terpaksa melarikan diri dengan jet pribadi ke Amerika Serikat.

Pengganti Sanchez de Lozada adalah Carlos Mesa, bekas Wakil Presiden. Ia diberi mandat untuk mengembalikan kontrol negara terhadap gas Bolivia melalui nasionalisasi. Namun, Mesa juga gagal memenuhi tuntutan ini. Akhirnya, pada bulan Juni 2005, Mesa pun terjungkal dari kekuasaannya

Bersamaan dengan berkobarnya perlawanan itu, popularitas Evo dan MAS juga menguat tajam. Terlebih lagi, MAS mengusung tiga program yang benar-benar menjawab keresahan rakyat Bolivia saat itu, yaitu nasionalisasi industri, legalisasi daun koka, dan distribusi yang adil kekayaan dan sumber daya alam.

Kombinasi antara situasi objektif, yakni gelombang pasang perlawanan anti-neoliberalisme, dengan kepemimpinan MAS dalam aksi dan program politik, mengantarkan Evo Morales memenangi Pemilu tahun 2005. Ia meraup suara cukup signifikan, yaitu 53,7 persen.

Melayani Rakyat

Evo resmi menjadi Presiden Bolivia tanggal 22 Januari 2006. Begitu memegang tampuk kekuasaan, Evo langsung memenuhi janji politiknya semasa kampanye.

Pada bulan Mei 2006, hanya lima bulan setelah dilantik, Evo mengumumkan dekrit tentang nasionalisasi industri dan cadangan hidrokarbon Bolivia. Tindakannya itu menggemparkan dunia, terutama negeri-negeri imperialis, yang membuat dirinya disejajarkan dengan Presiden Venezuela, Hugo Chavez.

Patut diketahui, sepanjang 2006 hingga 2013, Evo sudah lima kali melakukan nasionalisasi besar-besaran, yaitu nasionalisasi hidrokarbon (2006), nasionalisasi perusahaan telekomunikasi (2008), nasionalisasi perusahaan pembangkit listrik tenaga air (2010), nasionalisasi perusahaan listrik utama (2012), serta nasionalisasi perusahaan mineral dan pengelolaan bandara (2013).

Di bawah pemerintahan Evo, model pembangunan ekonomi Bolivia digeser dari model neoliberal yang berorientasi pada akumulasi profit (keuntungan) menjadi model pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan sosial.

Di era Evo, keuntungan dari tata kelola sumber daya alam tidak lagi mengalir ke kantor perusahaan multinasional, tetapi dialihkan pada investasi sosial atau belanja publik. Belanja publik meningkat 750 persen di era Evo. Strategi ini berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari 38,2 persen (2005) menjadi 21,6 persen (2012).

Tidak hanya itu, berdasarkan catatan Organisasi Buruh Internasional (ILO), sepanjang tahun 2005 hingga 2013, upah minumum kaum buruh Bolivia meningkat sebesar 104%. Malahan, dalam dua tahun terakhir, peningkatan upah minimum buruh di Bolivia termasuk tertinggi di Amerika Latin.

Kemudian, pada bulan Juni 2014, UNESCO juga menyatakan Bolivia terbebas dari buta-huruf. Sementara FAO memuji strategi kebijakan pangan Bolivia yang inklusif dan pro-rakyat miskin karena berhasil memerangi kelaparan dan kekurangan gizi.

Di bidang politik, Evo juga meraih sukses besar. Pada bulan Januari 2009, Bolivia berhasil menciptakan konstitusi baru melalui proses referendum. Konstitusi baru ini menetapkan Bolivia sebagai negara plurinasional, yang mengakui keragaman suku-bangsa yang mendiami dan menyusun negara Bolivia. Negara plurinasional mengakui keberadaan warga pribumi, yang mencakup hampir 50 persen dari total penduduk Bolivia, sebagai warga negara yang bermartabat dan setara dengan suku-bangsa lain. Ini mengakhiri kebijakan diskriminatif terhadap warga pribumi yang berlangsung selama beratus-ratus tahun. Konstitusi ini juga mengakui tradisi warga asli Bolivia untuk menanam dan menggunakan daun koka.

Bagi Evo, politik adalah “seni melayani rakyat”. Karena itu, ia menerapkan konsep pemerintahan yang disebut “memerintah dengan mematuhi rakyat”. Dalam hal ini, kedaulatan tidak berada di tangan negara, melainkan di tangan rakyat. Dan rakyat mengekspresikan kedaulatannya melalui partisipasi aktif dalam merumuskan dan memutuskan berbagai kebijakan negara yang menyangkut kehidupannya sehari-hari.

Evo juga berhasil membawa Bolivia lebih merdeka dari negeri-negeri imperialis dan lembaga-lembaganya. Pada tahun 2006, Bolivia bergabung dalam Alternatif Bolivarian untuk Rakyat Amerika Latin (ALBA), sebuah blok regional yang mempromosikan kerjasama berbasiskan solidaritas dan persaudaraan.

Tetapi berbagai kemajuan itu bukan tanpa tantangan dan rongrongan dari negara-negara imperialis dan sekutu lokalnya. Pemerintahan Evo Morales berulangkali diancang ‘destabilisasi’ hingga penggulingan. Diantaranya: secara ekonomi (pembekuan deposito bank pada tahun 2006; sabotase produksi dari tahun 2007-2009; dan boikot pangan pada tahun 2007-08) dan secara politik (sabotase terhadap Majelis Konstituante pada tahun 2006-08; referendum menuntut otonomi pada tahun 2008; tuntutan recall Presiden pada tahun 2008) militer (percobaan kudeta pada tahun 2008 dan separatisme pada tahun 2009). Namun demikian, berkat sokongan rakyat, revolusi jalan terus!

Pada pemilu 2009, Evo dan MAS kembali menang. Kali ini perolehan suaranya meningkat, yaitu 64.3. Kemudian, pada pemilu 2014 lalu, Evo kembali menang dengan perolehan suara 61.36 persen. Bagi Evo, peningkatan dukungan ini menandai besarnya dukungan rakyat terhadap proyek “sosialisme komunitarian”, yaitu proyek sosialisme yang berbaur secara harmonis dengan tradisi masyarakat asli Bolivia dan ibu alam (Mother Earth).

Hartono, Rudi.  2015. Perjalanan Hidup Evo Morales. Jakarta. Berdikari Online

Suryatna, Hempri. 2007. Presiden Pemberani Presiden Rakyat. Mizan Pustaka. Indonesia

Dumupa Yakobus. 2009. Mengenal dan belajar dari Pemimpin Besar. Lembaga Pendidikan Papua. 

Membangun Green Politik di Papua

Oleh: Moses Douw

Papua merupakan pulau yang di temukan oleh misioner dari Eropa. Penguasan Eropa melalui misi misionaris di Papua lebih memperluas dan memperkenalkan kepada dunia bahwa diujung timur terdapat pulau Irian Jaya (Nugini) sekarang Papua. Seiring dengan perkembangan dunia yang begitu pesat kemudian Netherland dan Jepang menguasai Papua hingga tahun 1963 dan kemudian Tanah Papua di aneksasi dalam Indonesia.

Dari pangkuan ke pangkuan, secara tak langsung setiap kali penjajah masuk ke tanah Papua sangat perbeda, pembagunan dan perkembangannya pun. Sepata demikian banyak ditekankan oleh orang Papua sendiri sebagai pelakunya.

Sejak Belanda menguasai Papua ketika itu melakukan pembangunan yang manusiawi sebab, pembangunan saat itu tak berpengaruh dengan ekosistem disekitarnya atau di sekitar wilayah pembangunan. Tetapi ketika Papua setalah menginjak kaki ke Pangkuan Indonesia sangat di kuras oleh Kapitalis Indonesia dan asing atau biasa di sebut dengan kapitalisme guncang bumi Papua. Namun tak hanya ekosistem yang hilang musnah tetapi juga manusia Papua juga mulai di musahkan dengan berbagai cara oleh Indonesia, lebih sering disebut dengan Pemusnahan Etnis Melanesia di Tanah Papua (Baca Buku: Pemusnahan Etnis Melanesia).

Ketika kita lebih merenungkan tentang pembangunan di Papua, anehnya sementara membangun Papua, namun sementara itu beberapa mekanisme yang di praktekkan dengan jalur lain dengan tujuan mengancurkan berbagai isi bumi dari Tanah Suci Papua. Praktek kolonial yang kini kita kenal antara lain diantaranya menguasai Tanah, mengeksplorsi, mengintimidasi dan terjadi pencemaran ekosistem, sosial, politik, ekonomi dan lainya di Papua sehingga kita merenungkan pembangunan di Papua adalah Pembangunan dualisme.

Pembangunan dualisme terjadi ketika pembangunan di Papua dengan dua tujuan yang berbeda, yang kini di praktekan ini. Misalnya berbagai media di Indonesia mengabarkan bahwa Papua itu dalam Pembangunan (Pembangunan Pendidikan, Politik, Ekonomi, sosial budaya, dan Pembangunan fisik dan non fisik). Itu pandangan baik yang mereka kabarkan melalui kabar berita di Indonesia. Tetapi ada sisi yang negatifnya bagi orang Papua dan alam Papua. Contoh di Bidang Pendidikan Pemerintah kirim Guru Kontrak banyak ke Papua, tapi kenyataannya di ajarkan hanya pendidikan Politik Indonesia, lalu pelajaran yang lain? Di Bidang Pembangunan fisik, membuat jalan. PT yang masuk membangun daerah dengan tujuan sebagai berikut: 1) Membangun daerah yang belum terisolasi. 2) Mencari lahan kosong bagi mereka untuk menempati. 3) Membuat rumah di lahan-lahan kosong dan datangkan berbaga masyarakat dari luar Papua. 4) Mencari dan Mengambil rempah-rempah dari Hutan Papua. 5) Mencari dan mengambil Emas Papua. 6) Mengeksploitasi hutan Papua secara bertahapan. 7) Membangun dengan sewenang. 8) Membunuh orang Papua yang melawan akan pembangunan sewenang atau melawan PT.

Hal diatas ini merupakan bagaimana Praktek pembangunan yang dualisme di Papua. Orang Papua yang tertindas selalu berfikir bahwa “kalo mau bangun harus sesuai dengan suara rakyat dan tak harus menggagu hutan dan berbagai isi dari Pulau Papua itu”. Karena sesuai dengan kesepakatan bersama Birokrasi dan militer hal demikian tak terungkap dari mulut orang Papua.

            Hal demikian sangat tak berhukum bila di Negara lain, sebab karena di Indonesia semua itu benar, yang salah juga benar. Dengan itu bagaimana peran pemerinah dalam hal ini, dengan adanya otonomi seharusnya pemerintah lebih mengembalikan seluruh kewenangan dari pusat ke daerah, seperti hak ulayat. Seluruh tanah di kuasai oleh ketua atau kepala suku setiap daerah namun semuanya di kuasai negara mulai tanah hingga pemerintahan. Sebab dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tak seimbang. Misalkan di Kalimantan “seseorang memiliki tanah ketika mendapatkan ijin dari kepala suku, Yogyakarta dan sekitarnya tanah di miliki oleh pemerintah daerah tak ada hak milik, dan sebagainya. Ini menjadi contoh ketidakseimbang dalam mengurus pertanahan di Indonesia”. Hal demikian kita merenungkan terlebih dahulu bahwa sebenarnya ada apa Indonesia di Papua. Apakah ingin membangun atau mau eksploitasi?

Ekosistem yang ada habis di ancam Kapitalis atas dasar sikap Politik Indonesia diatas Tanah Papua mulai dari kota hingga hutan. Daerah perkotaan di Papua secara umum secara merata di kuasai dengan pembangunan toko-toko dan rumah. Tak ada ruang bagi penghijauan apalagi hutan Papua dalam proses penghabisan oleh kapitalis Indonesia guna menanam kelapa sawit yang sebelumnya masyarakat Papua tak kenal itu. Sehingga tempat untuk menghasilkan air pun susah dan juga semua ekosistem, Hewan, Manusia menjadi tujuan utama bagi kapitalis Indonesia dalam tujuan buruan Indonesia.

Oleh sebab Papua masih belum seperti Jakarta dan kota-kota besar lainnya maka seharusnya apa yang harus membangun atau apa pentingnya membangun Green Politik di Papua? Green merupakan kata Bahasa Inggris dalam artinya bahwa hijau. Sedangkan Politik dalam hal ini adalah bagaimana kita sebagai penjaga bumi untuk membangun relasi yang menyelamatkan antar manusia dan bumi ini. Secara umum bahwa Green Politik adalah bagaimana sikap dan peran manusia atau Pemerintah dalam menangani kehijauan kota demi mengatasi pemanasan Global. Ini merupakan politik globaisasi yang peranaan pentingnya bercabang kepada kita di manasaja kita berhabitat.

Dengan menyimaknya pentingnya Membangun Green Politik di Papua seharusya Pemerintah atau suatu Intasi harus mempertimbangkan beberapa pertimbangan berikut ini:

1.    Pemerintah Papua harus menata kota.

Penataan kota merupakan keharusan dalam pemerintahan untuk menciptakan kota yang tata letak atau pola kota yang baik. Kota akan mendapatkan nama baik ketika tata kota tertib dan baik. Tata kota yang baik adalah bagian dari Good Governance atau pemerintahan yang baik. Sangat baik dipraktekkan oleh beberapa pemekara kabupaten baru di Tanah Papua. Seperti Kabupaten Dogiai yang lembahnya yang sangat baik untuk membentuk tata Kota yang baik dan beberapa kabupaten yang lain. Memang sangat terlambat bagi kota atau kabupaten yang lama ini. Seperti kabupaten Merauke, Jayapura, Wamena, Timika, Paniai, Nabire, Biak, Manokwari dan Sorong.  Menata kota biasanya mempelajari bagaimana kita menetapkan Pasar, Terminal, Rawah, Hutan, Sawah, Selokan, Kali, Rumah sakit, Hotel, Alun-alun dan Pusat Kota.  Jadi menata kota berdasarkan hierarki di Pusat Kota seharusnya apa yang harus Bangun? Lalu lapisan yang setelah kota seharunya apa? Permukian harus Bangun di Lapisan Berapa? Dan begitu sampai di Hutan. Ini adalah tata kota yang baik dari Kota hingga di Hutan.

2.    Pemerintah Papua harus mendirikan beberapa Alun-alun Kota.

Alun-alun  merupakan tempat umum yang disedikan oleh pemerintah untuk masyarakatnya atau warga negaranya. Alun-alun ini memiliki multifungsi, salah satu fungsi adalah menyediakan kepada masyarakat atau Warga untuk bagaimana mereka memanfaatkan untuk mengambil Hiburan. Tempat seperti ini perlunya meyiapkan berbagai prasarana ataupun tidak. Tujuannya agar menghibur masyarakat dari Penyedian tersebut. Bisa kita ambil contoh kota-kota yang menyediakan Alun-alun seperti : Yogyakarta, Malang dan  Jember dan lainya. Menyediakan alun-alun bukan lagi hanya itu namun bagaimana kita menanam beberapa Pohon diantara Alun-alun. Agar terjaga dari berbagai Oksigen yang kotor serta menjaga Kehijauan Kota.

3.    Pemerintah harus Menyisakan Hutan di Tengah Kota

Perkembangan kota di dunia ini sangat di perhatinkan, kota-kota yang kini berkembang ini memiliki pertumbuhan kota yang sangat signifikan dalam hal ini pembangunan hotel dan toko yang begitu mewah meskipun itu tak memikirkan dampak terhadap kita manusia dan Bumi ini. Ketika kita memperhatikan kota-kota di Bumi ini  manakalah pemerintah menyediakan Hutan kota dalam hal ini menyimpan oksigen sebagai pengganti karbon dioksida. Kita bisa saksikan karena tak ada Hutan dan penghijauan maka terjadi Polusi Udara dimana saja. Seperti Jakarta yang selalu meyelimuti polusi udara, polusinya bagaikan embun di Pagi hari. Ini merupakan kota yang belum terarah dan teratur baik sehingga hal ini bisa berdampak juga kepada manusian dan lainya.

4.    Pemerintah harus Tanam Pohon di Seberang Jalan.

Sekilas penjelasan dari atas ini sangat berkaitan dengan bagaiamana kita menanam pohon di ruas jalan yang kosong. Banyak kita bisa manfaatkan sebaigai tempat untuk menempatkan untuk menanam Pohon. Salah satunya adalah kita bisa memanfatkan ruas jalan. Misalnya sebuah jalan merupakan dua jalur. Garis tengah kita bisa manfaatkan untuk menanam pohon sesuai dengan ukuran jalan. Hal ini mendapatkan dua manfaat bagi kita, yakni bisa mendapatkan nama terbaik sebagai kota hijau dan sebagai menangani persoalan global atau pemanasan dan banyak lagi manfaat bagi kita.

5.    Pemerintah Perhatikan pembangunan Hotel

Untuk menciptkan kota salah satunya membangun hotel, home stay, Apartement dan lainya. Kota akan berkembang dan banyak pengunjung apa bila banyak hotel, pariwisata dan lainya. Karena pengunjung kota akan memanfaat kota dengan potensi yang dimiliki kota itu sendiri. Selain dari itu, tempat tinggal merupakan tujuan utama bagi penunjung kota. Maka itu, untuk membangun Hotel apa yang seharusnya atau langkah apa yang kita lakukan untuk mengurgi masalah lingkungan yang kini polemik Dunia. Dari tulisan ini saya memberikan pandangan  dalam membangun Hotel dan Rumah Penginapan lainya. Hotel atau tempat tinggal lainya harus bangun di Arah barat dari kota Anda. Mengapa demikian? Hal ini sangat mudah untuk di jawab. Karena, bila kita membangun Hotel atau penginapn yang berskala tinggi di bagian timur kota maka akan terganggu metabolisme tubuh manusia karena matahari yang sebenarnya meneragi para masyarakat atau warga akan di pele dengan berbagai Hotel berskala tinggi. Dan banyak lagi dampak negatif yang lingkungan masyarakat politik mendapatkan dari pembangunan hotel di Bagian timur Kota.

6.    Hijaukan kota

Masalah lingkungan politik merupakan teori baaru yang beberapa negara telah dipraktekannya. Desain kota yang baik oleh pemrintah akan memberi efektif dalam membangun Infrastruktur sebagai tanggung jawab negara dalam kota di setiap daaerah sebaba negara tidak hanya ibu kota. Maka, perlunya negra dalam menangani berbaga kepeluan politik lingkungan sebagai campur tangan dalam pembangunan berkelanjutan yang kepentinganya kebanyakan rakyat. Pembangunaan sangat diperluhkan pula dengan kebijakan yang mengkaitkan itu agar pembangunan berkelanjutan. Kebijakan pemerintah selalu terbagi dua jalur yakni kebijakan yang menyelmatkan dan tidak menyelamatkan. Kebijkan yang meyelamatkan tidak dominan dari pada kebijakan tidak meyelamatkan. Kebijakan meyelamatkan yang dimaksudkan disini adalah bagaimana kebijakan pemerintah tak melayani kapitalis atau memberdayakan ekonomi lokal serta membangun lingkungan politik yang hijau. Sedangkan kebijakan tidak menyelamatkan adalah kebijakan yang menghancurkan lingkungan, mengeksploitasi, dan melayani kapitalis untuk mengeksplorasi untuk SDM dan lainya. Maka seperlunya kota sebagai tempat pemusatan berbagai kegitan masyarakat akan membuat kota polusi apalagi ketika ada pabrik, akan membawa polusi yang berskala besar. Sehingga kota bisa jadi kota polusi. Maka perlunya, kebijakan yang jelas dan membuat kota jadi hijau di tengah perhotelan yang tinggi. Kita tahu bahwa kota hijau akan memberi dampak yang baik. Itulah yang di perlu dalam pembangunan kota.

Hal ini pernah juga tekankan oleh Anthony Giddens bahwa globalisasi mampu menghadirkan demokrasi yang sebenarnya menghendaki adanya perhatian pemerintah terhadap ekologi serta dalam kebijakan pemerintah. Demokrasi hijau yang disebut sebagai ekodemokrasi atau biokrasi. Green Politik kemudian menjadi isu politik yang krusial dengan pembekalan kesadaran bahwa membiarkan kerusakan ekologis. Sebagai manusia pelanggaran terhadap lingkungan sangat diperhatinkan karena sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Oleh sebab itu, pandangan lingkungan politik sangat berperan penting, sesunghuhnya dalam berbagai regulasi politik yang berkaitan dengan kebijakan yang menyelamatkan lingkungan dan berbagai ekologi yang terdapat di bumi ini. Salahsatunya melihat menipisnya lapisan ozon yang lingkungan hidup yang berefek global memerlukan perhatian terutama dalam hal pembangunan berkelanjutan yang seharusnya dimulai dari jajaran terkecil yakni individu, keluarga, RT, Desa, Kabupten, Provinsi dan Negara. Untuk mengatasi berbagai masalah lebih baik lagi apablia mengadakan partai yang memperjuangkan Politik Hijau sebagai jembatan dari masyarakat dan negara dalam menangani persoalan Lingkungan Politik atau untuk mampu memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat di bidang lingkungan hidup.